

Prof.Avelinus Lefaan (foto: Mboik Cepos)
JAYAPURA – Akademisi Uncen, Prof. Avelinus Lefaan, meminta pemerintah supaya perlu melakukan evaluasi terhadap persoalan – persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Terutama sehubungan dengan konflik-konflik yang terjadi sebelum atau pasca pilkada. Karena hal itu, merugikan masyarakat. Hal ini disampaikannya menanggapi persoalan atau pertikaian yang terjadi di Papua Tengah, sehubungan dengan hasil pilkada beberapa waktu lalu.
Namun demikian kata dia, konflik sosial itu bagian dari dinamika. Karena ada hal-hal yang menurut masyarakat itu belum bisa diselesaikan secara baik atau juga pemerintah sendiri kurang mengevaluasi masyarakat secara periodik.
“Misalnya konflik-konflik Pilkada, terjadi PSU, banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu bahkan kekeliruan juga dilakukan oleh masyarakat,”kata Prof. Avelinus Lefaan, Senin (10/3).
Dikatakan, kekeliruan yang dimaksudkan disini bukan karena sengaja, tetapi tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, tersebut. Misalnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum cocok dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
“Itu yang harusnya dievaluasi, oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan apapun harus dievaluasi. Karena pembangunan ini adalah sebuah proses, proses bagaimana kegiatan pembangunan berjalan di masyarakat,”ujarnya.
Kemudian yang kedua bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan pembangunan itu apakah sudah tepat atau tidak. Persoalan kita di Indonesia selama ini, melakukan pembangunan tetapi evaluasi tidak berjalan. Evaluasi itu penting supaya mengetahui, apakah sebuah kegiatan pembangunan itu sudah tepat atau tidak.
“Kata tepat disini tidak berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah dilaksanakan, tetapi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah itu bagaimana evaluasinya,” tutup Levaan. (roy/ade).
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Operasi pengamanan ini berlangsung selama dua hari, 8-9 Mei 2026, menempuh rute perairan dari Distrik…
Dari kerusuhan ini, sebanyak 14 orang telah diamankan di Polres Jayapura untuk menjalani pemeriksaan dan…
Menurut Denis, tindakan penegakan hukum itu dilakukan sebagai respons atas serangkaian gangguan keamanan di jalur…
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan kondisi seperti ini memang sangat merugikan dan…
Insiden ini menarik perhatian luas setelah proses penemuan korban disiarkan secara langsung melalui media sosial…
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke kembali memberikan sanksi tegas kepada guru yang kedapatan tidak…