Terjadi Insiden Hambur Uang Mainan di Hadapan Aparat
Adapun pengesahan hasil pleno adalah jika semua komisoner membubuhi tandatangan.
Namun yang terjadi dari 5 komisioner KPU Kota Jayapura hanya satu orang yang menandatangan. “Berita acara itu legalitas untuk pengesahan hasil pleno, jika hanya sebagian komisioner yang tanda tangan maka akan menjadi cacat hukum,” jelas Steve.
Meskipun tenggang waktu pleno PPD tingkat kota batas 9 Desember 2024, namun karena masih meningggalkan masalah teknis, maka diberikan tambahan waktu, dengan catatan masalah penggelembungan suara tersebut harus segera diselesaikan di tingkat PPD. “Sebenarnya batas waktu untuk kota bahkan provinsi batasnya hari ini (senin red), namun karena kondisi maka 2 hari kedepan masih bisa dilakukan,” tutupnya. (rel/kim/ans/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Recent Posts
Bentuk Program Ketahanan Pangan Berbasis Lokal Wabub Jayawijaya Panen Ikan Di Silokarno Doga
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan dalam panen raya ikan air tawar, pemerintah…
Polres Mimika Musnahkan Tempat Pengolahan Sopi
Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) Polres Mimika melancarkan operasi senyap dengan menggerebek sebuah pabrik rumahan…
Sepuluh Siswa dari Merauke dan Boven Digoel Ikuti Bimbel Masuk Sekolah Kedinasan
‘’Selama ini jarang anak-anak kita orang asli Papua yang masuk ke Akmil, Akpol maupun sekolah…
Golkar Papua Selatan Percepat Konsolidasi Hadapi Pemilu 2029
Dewan Pengurus Partai Golkar Papua Selatan melakukan percepatan melakukan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2029 mendatang.…
Pemprov Dorong Kolaborasi Tangani ATS
‘’Untuk anak tidak sekolah ini, kita dorong melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, pemerintah kabupaten,…
Kerja Bakti di Stadion LE, Ajak Warga Jaga Fasilitas Publik
Mathius mengatakan, kerja bakti ini merupakan wujud kepedulian bersama terhadap aset kebanggaan masyarakat Papua. "Oleh…