MRP Bersama Dubes Inggris, Bahas Perempuan, Adat dan Agama

   Nerlince mencontohkan sejumlah wilayah seperti Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura yang memiliki masyarakat adat dengan hak-hak yang melekat atas wilayah mereka.

  Menurutnya, kurangnya pelibatan masyarakat adat dalam program pembangunan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk munculnya stigma negatif terhadap masyarakat adat.

   Ia menyinggung sejumlah program pemerintah pusat di Papua yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan. “Program dari pusat yang turun ke tanah Papua itu baik, tetapi pemerintah harus melibatkan kami untuk duduk dan berbicara. Kalau mau buka sawah di sini atau melakukan pembangunan di sini, panggil masyarakat adat untuk bicara,” ujarnya.

  Nerlince menegaskan, pelibatan masyarakat adat sejak awal penting agar pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat.

   Ia juga berharap kunjungan Dubes Inggris ke MRP menjadi perhatian bagi pemerintah daerah di Papua agar semakin memahami posisi dan kewenangan MRP dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua.

  “Duta Besar Inggris datang ke Papua dan datang ke MRP karena dia memahami bahwa MRP merupakan lembaga yang mewakili masyarakat asli Papua. Ini harus dipelajari oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di tanah Papua,” katanya. (rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q