Tahun 2024 Penduduk Miskin Ekstrim Harus 0 Persen

*Didampingi Bupati dan Wabup Keerom, Mendes PDTT Dialog dengan Kepala Kampung di Keerom

KEEROM–Setelahsebelumnya mendapat kunjungan dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., Kamis (9/9), Kabupaten Keerom, Jumat (10/9) kemarin kembali mendapat kunjungan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Dr (HC), Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd., kembali mengunjungi negeri tapal batas, Kabupaten Keerom.

Ini merupakan kali pertama terjadi di negeri tapal batas, dua pejabat negara sekelas menteri secara bergantian mendatangi dan menyapa masyarakat di Kabupaten Keerom secara langsung.

Dalam kunjungan kerjanya Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar didampingi Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., dan Wakil Bupati Keerom, Wahfir Kosasih, SH, MH., M.Si., berdialog dengan perwakilan kepala distrik dan kepala kampung yang dilaksanakan di Kampung Yuwanain, Distrik Arso.

Usai mendengar masukan dari para kepala kampung, Abdul Halim langsung memberikan masukan-masukan kepada kampong-kampung yang ada di Kabupaten Keerom  berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di bumi cenderawasih, khususnya di Kabupaten Keerom.

Abdul Halim menyebutkan, yang menjadi tanggung jawab bersama adalah percepatan pembangunan di kampung-kampung. Dirinya menyampaikan bahwa yang harus dipercepat adalah pembangunan dibidang pengurangan kemiskinan.

Kita berharap sebagaimana target Presiden tahun 2024, Indonesia harus 0 persen kemiskinan ekstrim. Ini merupakan pekerjaan yang berat, meskipun bisa dilakukan,” ucapnya.

Abdul Halim menyampaikan, kehadirannya di Papua, khususnya di Kabupaten Keerom dalam rangka mengkonsolidasikan dan mengingatkan semua pihak bahwa kunci terpenting dalam menyukseskan dan mewujudkan apa yang dicita-citakan Presiden adalah data.

“Kalau data kita tentang kemiskinan ini benar, kemudian perlakuan yang kita berikan tepat, pasti apa yang menjadi target dan cita-cita Pak Jokowi akan terwujud,”tegasnya. 

Dikatakan, anggaran yang disiapkan Presiden Jokowi untuk kemiskinan sangat besar sekali. Namun belum selesai-selesai. Hal ini lantaran data yang belum valid dan belum dapat dipertanggungjawabkan, sehinga kurang tepat sasaran. Hal inilah yang pihaknya sampaikan kepada para kepala kampung.

Tak hanya itu, ada juga usulan-usulan mengenai pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan membuka akses jalan bagi para petani ke pertanian. Misalnya, di Keerom sendiri 50 persen  penduduk menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Oleh karena itu, akses jalan untuk para petani harus diperhatikan, sehingga nilai jual hasil pertanian tidak terlalu mahal, karena transportasinya mudah.

“Pasti ada. Misalnya dana alokasi khusus (DAU) pasti kita akan naikan juga untuk Indonesia timur, termasuk Keerom,”katanya.

Saat ditanya mengenai pendamping desa, Iskandar membeberkan bahwa saat ini ada sekira tiga sampai empat kampung ditangani oleh satu pendamping di masing-masing provinsi. Hal ini tentu berat untuk di Papua.

“Ini menjadi perhatian khusus kita. Keinginan saya adalah bahwa suatu saat nanti di Papua harus ada satu kampung satu pendamping,”ungkapnya.

Di tempat yang sama Bupati Keerom, Piter Gusbager menjelaskan bahwa sejauh ini yang sudah pihaknya lakukan diera kepemimpinannya bersama Wabup Wahfir Kosasih yaitu menyerahkan dana kampung secara langsung. 

“Sudah dua tahap ini kita lakukan secara langsung dipimpin langsung oleh saya sebagai bupati dan wakil bupati. Kami ke lapangan dan memimpin langsung. Itu tandanya bahwa transparansi menjadi poin penting dalam penyaluran dana desa tepat sasaran,” jelasnya.

Gusbager berharap, peran serta kepala kampung yang ada di Kabupaten Keerom untuk menjadi agen perubahan transparansi. Para kepala kampung harus menjadi contoh dan agen membawa perubahan di kampung-kampung.

 Gusbager menambahkan, untuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah dilakukan Pemda Keerom kepada kampung-kampung sudah sekira 1 miliar rupiah lebih yang diturunkan kea 49 kampung. Artinya dana SDGs sebenarnya untuk keperluan pemutahiran data.

“Kenapa data penting. Karena program dan uang akan turun sesuai dengan data yang ada. Khususnya data mengenai penduduk miskin. Di Kabupaten Keerom kita masih punya kelemahan soal validitas dan realibilitas soal data,” katanya.

Selaku kepala daerah, Gusbager mengajak para kepala kampung yang ada di Kabupaten Keerom, sehingga data dapat terupdate. Jika data tidak terupdate, maka akan susah dan pemerintah pusat juga mengalami kesulitan. Hal ini tentu berdampak terhadap anggaran yang tidak bisa diturunkan. 

“Untuk itu mari kita bersama-sama, pemda, distrik dan kampung untuk menyelesaikan data mengenai penduduk miskin yang ada di Kabupaten Keerom,”tutupnya. (bet/nat)