Categories: BERITA UTAMA

Disinyalir Banyak Kewarganegaraan Ganda di Wilayah Perbatasan

JAYAPURA – Kondisi geografi yang masih satu daratan antara Papua dan Papua New Guinea (PNG) indikator utama banyaknya kesamaan sosiologi, kultur dan budaya antar kedua wilayah ini. Padahal antar Papua dan PNG sudah beda kenegaraan. Meski begitu kekerabatan dan garis keturunan ternyata masih banyak yang saling berkaitan sehingga tidak heran jika ada warga PNG yang memiliki dusun di wilayah perbatasan Papua begitu juga sebaliknya.

Ini juga yang menjadi satu problem khususnya bagi pemerintah Provinsi Papua mengingat aktifitas warga PNG di Papua sering berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum. Tak sedikit yang akhirnya harus diamankan kemudian dideportasi karena tindakan penyelundupan atau penjualan narkoba, ganja.

Hal lain yang lebih mencengangkan adalah disinyalir banyak warga PNG yang memiliki kewarganegaraan ganda.

“Hasil penelitian kami seperti itu. Ada banyak warga PNG yang memiliki kewarganegaraan ganda,” beber salah satu akademisi Uncen, Dr Melyana Pugu didampingi Veronika Wally selaku Kabid Hubungan Kerjasama Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua saat ditemui di Waena, Senin (9/6).

Pembantu Dekan I Fisip Uncen, Dr Melyana Pugu

Menurut Pugu ini bisa ditemukan di wilayah perbatasan terlebih di wilayah Papua Selatan. Melyana yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Indo-Pasifik Universitas Cenderawasih ini mencatat bahwa ada sejumlah dampak negatif dari keberadaan dua warga dengan kewarganegaraan ganda mengingat yang diakui di Indonesia hanyalah single nationality. “Ini bisa berbenturan hukum dengan yang diterapkan di Indonesia,” jelasnya.

“Jadi memang ada warga PNG yang ternyata memiliki KTP Indonesia. Ini tak lepas dari kedekatan sosial kultur termasuk fasilitas umum,” tambahnya. Warga PNG ini tinggal di wilayah perbatasan dan ketika membutuhkan fasilitas umum seperti rumah sakit atau pasar ternyata lebih dekat jika ke Indonesia dibanding harus ke negaranya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Presiden Bisa Mengintervensi Langsung Pembangunan Papua

Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi…

2 hours ago

Kejati Bantah Ada Praktik Jadikan Tersangka ATM Berjalan

Nixon menegaskan, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara PON XX Papua selalu transparan dan…

3 hours ago

Wabup Puncak: Damai Natal Harus Betul-betul Dimaknai

Natal Gabungan Pemda, DPRK, TNI-Polri, Denominasi Gereja dan Organisasi Masyarakat serta seluruh masyarakat Kabupaten Puncak…

4 hours ago

Pakai Narkoba, Puluhan Pelajar Direhabilitasi ke Makassar

Kata Ruslan, sejak Januari hingga Desember 2025, BNNK Mimika telah menangani lebih dari 20 pasien…

5 hours ago

Polri Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik

Prestasi itu, ujar Kapolri, menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh jajaran untuk…

14 hours ago

Menko Usul Kerja Dimana Saja pada Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan usulan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 29,…

15 hours ago