Menariknya, ada juga yang sudah bekerja di perusahaan sawit. “Itu karena keberadaan perusahaan ini masuk dalam wilayah adat atau wilayah ulayat mereka (Warga PNG) sehingga mereka juga menuntut untuk bisa dipekerjakan,” sambung Pugu. Jadi karena berbagai fasilitas yang bisa diperoleh lebih dekat akhirnya Disitulah muncul upaya untuk bisa mendapatkan identitas kependudukan dari Indonesia sehingga ketika ingin memanfaatkan fasilitas tadi bisa langsung dijangkau.
“Tapi sekali lagi ini tetap menyalahi karena berbenturan dengan aturan hukum juga,” tambahnya. Ia khawatir warga PNG yang memiliki identitas (KTP) Indonesia atau Papua tersebut satu saat akan ikut mencoblos.
“Ini juga yang dikhawatirkan,” sambung Pugu. Iapun berharap hal-hal ini bisa tetap dipantau dan ditertibkan agar tak menjadi polemik dikemudian hari. “Bayangkan jika saat Pemilu ternyata mereka juga bisa menyalurkan hak suaranya, ini bisa menimbulkan banyak protes nanti. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…
Menurut Abisai Rollo, tingginya angka kebakaran dalam beberapa waktu terakhir harus menjadi perhatian serius semua…
Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua melakukan Forum Koordinasi Strategi Percepatan Pembangunan. Pertemuan ini…
Gubernur Papua Matius D Fakhiri meminta masyarakat adat dilibatkan dalam pengelolaan saham PT Papua Divestasi…