Menariknya, ada juga yang sudah bekerja di perusahaan sawit. “Itu karena keberadaan perusahaan ini masuk dalam wilayah adat atau wilayah ulayat mereka (Warga PNG) sehingga mereka juga menuntut untuk bisa dipekerjakan,” sambung Pugu. Jadi karena berbagai fasilitas yang bisa diperoleh lebih dekat akhirnya Disitulah muncul upaya untuk bisa mendapatkan identitas kependudukan dari Indonesia sehingga ketika ingin memanfaatkan fasilitas tadi bisa langsung dijangkau.
“Tapi sekali lagi ini tetap menyalahi karena berbenturan dengan aturan hukum juga,” tambahnya. Ia khawatir warga PNG yang memiliki identitas (KTP) Indonesia atau Papua tersebut satu saat akan ikut mencoblos.
“Ini juga yang dikhawatirkan,” sambung Pugu. Iapun berharap hal-hal ini bisa tetap dipantau dan ditertibkan agar tak menjadi polemik dikemudian hari. “Bayangkan jika saat Pemilu ternyata mereka juga bisa menyalurkan hak suaranya, ini bisa menimbulkan banyak protes nanti. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Rustan, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama sehingga pesan ini terus disampaikan kepada masyarakat.…
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut (LALA) dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas II Jayapura Semuel…
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…