Ribuan Warga Lapago Turun ke Jalan

Minta Pertemuan Pemerintah Pusat dengan Bupati Lapago Dibatalkan

WAMENA-Aksi demo menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan Tengah digelar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis (10/3).

Ribuan warga dari 8 kabupaten di wilayah Lapago turun ke jalan meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri untuk menghentikan pertemuan dengan bupati se-Pegunungan Tengah Papua untuk membahas pembentukan DOB di wilayah Lapago.

Masyarakat menilai pemekaran yang direncanakan pemerintah pusat adalah keinginan dari elit politik dan pejabat yang ada di wilatyah Lapago, namun tidak ada manfaat bagi masyarakat kecil dan hanya menimbulkan keresahan kepada masyarakat.

Dalam aksi itu, Dano Tabuni membacakan pernyataan sikap yang meminta kepada pemerintah pusat  segera membatalkan pertemuan Kemendagri bersama bupati se-Pegunungan Tengah Papua yang akan membahas tentang pemekaran DOB di wilayah Lapago pada tanggal 11 Maret 2022.

Dalam pernyataan sikapnya, selain menolak pembentukan DOB di wilayah Lapago, masyarakat juga mengutuk keras para elit politik bupati se-Pegunungan Tengah Papua dan memberikan mosi tidak percaya kepada Bupati Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, Puncak  dan Yalimo.

“Pemekaran provinsi bukan hal yang mendesak. Orang Papua butuh hidup damai  di negerinya. Oleh karena itu hentikan pemekaran di West Papua. Jika pemerintah pusat tidak mengindahkan tuntutan rakyat Papua untuk menghentikan pemekaran, maka kami rakyat Papua akan menutup semua aktivitas kantor pemerintahan di wilayah Lapago. Sebab pemekaran tidak bisa dibahas secara sepihak seperti kebijakan otsus di Papua,” ungkap Dano Tabuni dalam orasi politiknya di kantor DPRD Jayawijaya  Kamis (10/3) kemarin.

Ia menyatakan di Papua ada masyarakat, sehingga leluhurnya harus dihargai dengan menghentikan kebijakan yang semena-mena dan merugikan masyarakat Lapago.

“Masyarakat membutuhkan penyelesaian HAM bukan  pemekaran, pemekaran membawa masyarakat ke genosida. Pemekaran kabupaten saja masih banyak konflik. Pemerintah fokus  benahi  sistem pemerintahan bukan menambah masalah,” tuturnya.

Dalam penyampaian aspirasi  kepada anggota DPRD Jayawijaya yang didampingi Kapolres Jayawijaya, semua perwakilan dari masyarakat baik Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Tolikara, Puncak Jaya, Nduga  dan Yahukimo diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Dimana kesempatan pertama dari perwakilan Jayawijaya menolak pemekaran yang direncanakan, sebab tidak ada dampak  kepada masyarakat.

Sementara perwakilan dari Kabupaten Lanny Jaya menyatakan jika kepentingan untuk memekarkan Provinsi Papua Pegunungan Tengah merupakan kepentingan elit politik dan pejabat Papua semata  dengan mengorbankan masyarakatnya sendiri yang tidak mau ada pemekaran. Sebab undang-undang pemekaran itu bukan terbentuk dari keinginan elit politik atau pejabat Papua, tetapi pemekaran itu bisa terjadi karena keinginan masyarakat.

“Sekarang masyarakat tidak mau,  sehingga untuk DOB di Papua ini tidak bisa dilakukan. Karena ini keinginan masyarakat yang menolak adanya DOB di Papua. Oleh karena itu suara rakyat harus didengar  oleh DPRD Jayawijaya,” ungkap Ice Kogoya

Sementara perwakilan dari Tolikara menyampaikan pihaknya dengan tegas menolak  segala bentuk upaya yang ditawarkan dari pemerintah pusat untuk memekarkan Papua. Sebab pembentukan DOB di Papua bukan untuk kepentingan masyarakat tetapi kepentingan elit politik dan pejabat yang ada di Papua. Oleh karena itu  semua masyarakat Lapago menolak pertemuan Asosiasi Bupati se-Pegunungan Tengah dengan pemerintah pusat untuk pemekaran di Papua.

Adapun Yohanes Alitnoe perwakilan dari Kabupaten Yalimo menyatakan, pemekaran ini bukan kepentingan masyarakat. Saat ini menurutnya, masih banyak orang Papua yang tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, banyak juga orang yang tidak mampu  dan putus sekolah, dan bisa dilihat anak-anak di pinggir jalan.

“Mereka sebenarnya bukan anak aibon, tetapi tidak mampu dalam keluarga sehingga mereka putus sekolah  dan terlantar seperti itu. Sekarang saja sudah tidak ada perhatian dari pemerintah untuk mereka. Apalagi kalau ada pemekaran tidak akan dilihat dan dibiarkan saja,” ucap Yohanes Alitnoe.

Perwakilan dari Kabupaten Yahukimo Viel Kabag  menyatakan penolakan ini adalah untuk masyarakat kecil di bawah yang menyatakan menolak pemekaran. Sebab pemekaran menurutnya bagian dari mesin pembunuh orang Papua.

“Pemerintah mau hadirkan DOB ini untuk siapa? Sampai sekarang pembunuhan terhadap orang Papua masih berjalan. Anggota DPRD ini juga ada yang kendalikan. Melihat masalah seperti ini masih terjadi  sehingga sampaikan kepada bupati-bupati Lapago untuk tidak melakukan pertemuan apapun untuk kehadiran DOB di Papua,” pintanya.

Di tempat yang sama perwakilan DPRD Jayawijaya Yustinus Asso menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi yang diterima dari masyarakat Lapago ini kepada pimpinan daerah untuk ditindak lanjuti, sehingga aspirasi ini juga bisa dibawah sampai ke pemerintah pusat.(jo/nat)