Persoalan Jalan Hamadi-Holtekamp
JAYAPURA-Sebagai tindaklanjut atas persoalan pemalangan jalan Holtekamp yang dilakukan masyarakat adat beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo, bersama segenap anggota DPRD Kota Jayapura, menggelar rapat rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua yang dihadiri langsung oleh Plh Gubernur, M. Ridwan Rumasukun, di Gedung DPRD Kota Jayapura, Rabu (9/8) kemarin.
Dari hasil pertemuan tersebut Plh Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan persoalan tersebut, setelah masyarakat memberikan bukti atas penunggakan pembayaran jalan tersebut.
“Nanti secara teknis, Sekda dan seluruh OPD bersama tim pengadaan tanah Provinsi dan juga kuasa hukum pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tanah ini,” kata Ridwan Rumasukun usai Rapat Koodinasi dengan Ketua DPRD Rabu kemarin.
Dia pun mengatakan terhadap tuntutan masyarakat adat, akan diselesaikan oleh pemerintah provinsi, namun harus sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila tidak maka akan dibicarakan lagi.
“Untuk penyelesaiannya, nanti kuasa hukum kita (Pemprov) yang akan bicarakan dengan masyarakat adat setempat,” bebernya.
Sementara itu Ketua DPRD Abisai Rollo mengharapkan persoalan pelunasan jalan Holtekamp ini segera diselesaikan. Sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.
“Plh Gubernur telah bicara, persoalan ini akan segera diselesaikan, yang penting didalam internal masyarakat tidak ada yang bermasalah,” beber Rollo.
Dia Juga mengharapkan kedepannya tidak ada lagi pihak yang melakukan pemalangan jalan maupun menyegel fasilitas umum. Sebab hal itu akan mengganggu pembangunan Kota Jayapura.
“Jangan jadikan tradisi, sedikit-sedikit palang jalan, kalau ada persoalan selesaikan sesuai mekanisme yang ada,” tegas Rollo.
Sebab menurutnya, Kota Jayapura sudah mulai berkembang dan mengalami kemajuan, untuk itu perlu adanya dukungan masyarakat, agar semakin lebih maju.
“Saya harap masyarakat di Kota Jayapura turut serta membangun Kota ini agar semakin lebih baik, palang memalang itu bukan tradisi yang patut kita lakukan, karena setiap adanya permasalahan harus diselesaikan melalui jalur dan mekanisme yang baik,” pungkasnya. (rel/wen)