

Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib
JAYAPURA-Pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kini telah memasuki 100 hari kerja. Dalam periode ini, pemerintah tampak fokus pada program-program prioritas. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai daerah termasuk di Tanah Papua.
Namun, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib, menilai bahwa meskipun program tersebut baik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda namun permasalahan utama di Papua saat ini bukan hanya soal ketersediaan makanan bergizi.
Menurutnya, permasalahan yang lebih kompleks dan mendesak adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Mathius menegaskan bahwa isu HAM adalah akar dari berbagai persoalan di Papua, yang muncul akibat dinamika ekonomi dan politik sejak 1962 hingga saat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang tidak bersalah.
“Pertanyaan kami adalah sampai kapan kekejaman ini dihentikan? Sampai kapan kedamaian diwujudkan?” ujarnya Jumat (7/2).
Menurutnya, situasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera diselesaikan. Jika berbagai kepentingan di dalam konflik Papua tidak ditindak secara tegas, maka permasalahan akan terus berlanjut.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang telah membentuk Kementerian HAM, dengan seorang putra asli Papua sebagai menterinya. Mathius berharap Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.
Selain itu, Mathius menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pejuang HAM di Papua. Menurutnya, mereka adalah kelompok yang netral dan bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu.
“Pemerintah harus berdiri tegak membela para pejuang HAM di Papua. Keberadaan mereka di tanah Papua betul-betul netral. Tidak seharusnya mereka dicurigai berpihak pada kelompok tertentu,” tegasnya.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…