

Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib
JAYAPURA-Pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto kini telah memasuki 100 hari kerja. Dalam periode ini, pemerintah tampak fokus pada program-program prioritas. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di berbagai daerah termasuk di Tanah Papua.
Namun, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manisia (Pak HAM) Papua, Mathius Murib, menilai bahwa meskipun program tersebut baik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi muda namun permasalahan utama di Papua saat ini bukan hanya soal ketersediaan makanan bergizi.
Menurutnya, permasalahan yang lebih kompleks dan mendesak adalah persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Mathius menegaskan bahwa isu HAM adalah akar dari berbagai persoalan di Papua, yang muncul akibat dinamika ekonomi dan politik sejak 1962 hingga saat ini. Konflik yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa yang tidak bersalah.
“Pertanyaan kami adalah sampai kapan kekejaman ini dihentikan? Sampai kapan kedamaian diwujudkan?” ujarnya Jumat (7/2).
Menurutnya, situasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera diselesaikan. Jika berbagai kepentingan di dalam konflik Papua tidak ditindak secara tegas, maka permasalahan akan terus berlanjut.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang telah membentuk Kementerian HAM, dengan seorang putra asli Papua sebagai menterinya. Mathius berharap Natalius Pigai sebagai Menteri HAM dapat bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Papua.
Selain itu, Mathius menyoroti pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pejuang HAM di Papua. Menurutnya, mereka adalah kelompok yang netral dan bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kelompok tertentu.
“Pemerintah harus berdiri tegak membela para pejuang HAM di Papua. Keberadaan mereka di tanah Papua betul-betul netral. Tidak seharusnya mereka dicurigai berpihak pada kelompok tertentu,” tegasnya.
Page: 1 2
Papua Surgical Update (PSU) 2026 ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari dokter spesialis,…
Pares menyatakan, Komisi C secara penuh mendukung langkah tegas Pemkot Jayapura dalam menertibkan area pasar.…
Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua dan Maluku Ispiani…
Untuk memastikan roda organisasi dan pelayanan akademik tidak terhenti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan…
Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mendorong pelayanan pertanahan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok melalui…
Abisai menilai, kearifan lokal dan berbagai potensi yang dimiliki setiap kampung merupakan kekayaan yang…