

Prabowo Subianto bersama Kementan saat berkunjung ke Merauke, Papua Selatan, Minggu (03/11).
JAYAPURA-Belum lama ini Presiden Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja ke Merauke, Provinsi Papua Tengah. Kunjungannya itu dalam rangka memastikan pengembangan program Swasembada Pangan Nasiona (SPN).
Menurut Akademisi sekaligus peneliti Fakultas Pertanian Universitas Papua, Dr. Agus Sumule, kunjungan Prabowo bisa dikatakan murni untuk melihat pembangunan di tanah Papua, sebab Merauke bagian dari wilayah kerja presiden.
Lain hal jika Prabowo berkunjung ke negara sahabat yang punya hubungan bilateral dengan Indonesia pasti ada misi tertentu yang dibawa untuk bangsa dan negara.
“Tapi kalau ke Papua saya anggap ini hal biasa, karena memang kerja seorang presiden ia harus tinjau ke daerah daerah untuk memastikan pembangunan berjakan atau tidak,” ujarnya Kamis (7/10).
Agus Sumule menambahkan meski pada kunjungan itu Prabowo didampingi salah satu Investor lokal yaitu H. Isam namun belum bisa memberikan kesimpulan bahwa keberadaan keduannya di Merauke bagian dari misi yang terselubung.
“Memang ada proyek PSN yang ditangani oleh investor, tapikan kita belum ada bukti apakah prabowo punya bagian di proyek ini, jadi kita tidak perlu pikir yang berlebihan soal ini,” tuturnya.
Terlepas dari itu, Agus Sumule berharap dua Orang Asli Papua yang duduk di kementerian diharapkan bisa ini mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.
“Artinya setiap kebijakan yang dibangun untuk Papua, dua wakil Papua di kementerian ini akan menjadi kepanjangan tangan masyarakat untuk memberikan masukan dan saran. Jangan sampai hanya sebagai pelengkap,” tegas Sumule.
Sedikit berbeda pandangan dari praktisi hukum Gustaf Kawer. Ia menilai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Merauke, Provinsi Papua Tengah, Minggu (3/10) tidak memberikan dampak untuk pembangunan Papua Selatan maupun tanah Papua pada umumnya.
“Saya melihat ini hanya rutinitas, bahkan bisa dibilang pencitraan, karena tidak ada urgensinya sama sekali,” ujarnya, di ruang kerja, Selasa (5/10).
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…