

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua menggelar kegiatan bertajuk "Bincang Bareng Media" di Entrop, Kota Jayapura, Selasa (6/8). (foto: Jimi/Cepos)
JAYAPURA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini telah memblokir kurang lebih sebanyak 6.000 rekening bank milik penyedia atau bandar judi online (judol) di seluruh Indonesia. Upaya itu bertujuan untuk memberantas dan mengurangi judi online (judol) yang marak terjadi di kalangan masyarakat.
Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Papua, Yosua Rinaldy, mengatakan pemblokiran rekening itu dilakukan perbankan atas permintaan pihaknya. Adapun data rekening terkait judol berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Saat ini memang kami OJK khususnya di pengawasan perbangkan bahwa melakukan pemblokiran terhadap 6000 rekening yang terindikasi atau terbukti melakukan tindakan pidana yang mengarah ke judi online,” kata Yosua Rinaldy, Selasa (6/8).
“Memang selama ini 6000 itu cenderung ke penyedia atau dalam hal ini menjadi penghubung terkait dengan penjudi online ini. Soalnya kalau kita bicara tentang pelaku itu biasanya kemungkinan mereka tidak mengunakan rekening perbankan, biasanya mereka mengunakan dompet online dan lain sebagainya,” tambahnya.
Ia mengaku di jaman keuangan sekarang banyak teknologi yang mampu melakukan transaksi. Maka dengan itu ia mengajak masyarakat untuk melakukan mitigasi dini terhadap perbankannya terlebih dahulu.
Kata dia pihaknya lebih fokus kepada penyedia, karena kalau pelaku lanjut dia jauh lebih banyak dari jumlah tersebut.
Dia menjelaskan, upaya pemblokiran rekening terkait judol sudah dilakukan OJK sejak sebelum Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 yang menetapkan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring ditandatangani.
Kini dengan adanya Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, langkah pemberantasan yang dilakukan menjadi lebih terkoordinasi sehingga bisa menutup segala jalur kemungkinan untuk yang menopang transaksi perjudian online.
Page: 1 2
Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…
Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…
Apel dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige…
Menurutnya, PSN di Papua, termasuk di Merauke, dibangun untuk memenuhi kebutuhan beras daerah. Dalam prosesnya,…
Mentan menegaskan bahwa pembukaan lahan sawah baru merupakan upaya pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas stok…