Mahasiswa dari 10 Kabupaten di Lapago Tolak Pemekaran

JAYAPURA- Ratusan mahasiswa dari 10 kabupaten di wilayah adat Lapago secara tegas meminta intelektual Lapago menghentikan upaya mengatasnamakan masyarakat Lapago untuk meminta pemekaran provinsi Papua Timur.

Hal ini disampaikan dalam aksi yang melibatkan  pengurus dan mahasiswa dari 10 kabupaten di wilayah Lapago yaitu Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Nduga dan Pegunungan Bintang  di Asrama Mahasiswa Lanny Jaya, Kota Jayapura, kemarin (8/2).

Para mahasiswa terlihat membawa spanduk dan pamflet yang di antaranya bertuliskan “Tolak Daerah Otonomi Baru”. Ada pula tulisan yang berbunyi  “Tolak DOB Referendum Yes” serta tulisan yang menolak Otsus.

Dalam aksi demo tersebut mahasiswa menilai pernyataan tiga tokoh intelektual Lapago merupakan pernyataan sepihak dan penuh kepentingan politik Jakarta tanpa memihak kepada masyarakat asli Papua di akar rumput.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Kota Studi Jayapura, Warnus Tabuni mengatakan pemekaran bertujuan menguasai sumber daya alam  di Papua

“Mereka (pemerintah pusat) berusaha untuk menguasai sumber daya alam. Mereka akan  berusaha sekuat tenaga dengan cara apapun, Maka mereka memanfaatkan Beriur Kogoya, Jhon Tabo dan Wempi Wetipo untuk hadirkan provinsi. Sementara mereka tidak  menyadari dimanfaatkan harganya kepentingan sumber daya alam Papua,” koar Warnus Tabuni saat berorasi.

“Kami tidak membutuhkan pemekaran di tanah Papua yang kami butuhkan adalah kebebasan. Pemekaran hanya membunuh dan memisahkan kami dan saudara kami di Papua. Maka kami mahasiswa Nduga menolak pemekaran. Kami kutuk keras oknum yang mengatasnamakan Lapago. Stop manfaatkan masyarakat Papua untuk kepentingan. Tuntutan masyarakat Papua adalah kebebasan,” sambungnya.

Sementara itu, Yuni Weya mewakili mahasiswa Lanny Jaya menegaskan bahwa Papua bukan lahan bisnis. “Kami ini bukan lahan bisnis Indonesia, maka oknum-oknum jangan manfaatkan kami masyarakat Papua dengan kepentingan kalian,” sindirnya.

Sementara itu, mewakili mahasiswa Kabupaten Jayawijaya Elison Uwaga mengaku tidak setuju dengan adanya pemekaran Provinsi Papua.

“Kita orang yang ada di Lapago berapa banyak jumlah  manusianya. Pemekaran provinsi baru ini untuk siapa dan siapa yang kerja. Jika alasan untuk pembangunan dan infrastruktur, pemekaran jika tidak ada manusia Papua ,itu bangun untuk siap?” tuturnya.

“Oknum-oknum yang mengatasnamakan Papua kalian stop. Kami orang Papua sudah terlalu banyak yang mati. Jangan bawa masalah baru lagi,” sambungnya.

Di tempat yang sama Ketua Asrama Mahasiswa Kabupaten Tolikara, Yomiron Pengu mengatakan, masyarakat di Lapago sudah hidup mandiri sejak negara Indonesia bergabung dan tidak butuh pemekaran. Sehingga orang Papua menurutnya hanya minta kebebasan.

“Orang Lapago itu sebelum pemerintah masuk tanpa negara, provinsi dan kabupaten,  masyarakat sudah mandiri. Masyarakat hidup aman. kita Lapago itu minta kebebasan,” tegasnya.

Dikatakan, kebanyakan mereka yang meminta Otsus lanjut dan pemekaran adalah mereka yang memiliki agenda politik untuk maju di kabupaten dan Provinsi Papua. Untuk itu, dirinya meminta agar tokoh Papua dapat berpolitik dengan baik tanpa mengorbankan masyarakat Papua. “Oknum pejabat jangan korbankan masyarakat dengan kepentingan politik. Berpolitiklah dengan baik,” pintanya.

Sementara itu, kordinator aksi Robi Wenda mengatakan, masyarakat Papua wilayah lapago dikagetkan dengan usulan pemekaran wilayah Provinsi Papua Timur.

“Kami punya kewenangan sendiri. Karena tidak mengetahui semua masyarakat wilayah Lapago, masyarakat tidak pernah mengusulkan dan meminta pemekaran Provinsi Papua Timur. Karena tidak memenuhi UU nomor  23 tahun 2004,” ucapnya.

Robi Wenda menuding, hal ini semata-mata bukan kepentingan rakyat melainkan kepentingan elit politik lokal secara individu.

Dalam kesempatan itu, Robi Wenda membacakan pernyataan sikap Forum Mahasiswa dari 10 wilayah Lapago. Setelah pembacaan pernyataan sikap tersebut, masing-masing perwakilan mahasiswa menandatangani surat pernyataan dan selanjutnya menyerahkan kepad anggoat DPR Papua, Nioluen Kotoki. (oel/nat)