

Muhammad Musa’ad (FOTO: gratianus silas/cepos)
JAYAPURA- Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, menyebutkan bahwa sejak membuat pernyataan di media, hingga kini belum ada surat tertulis dari Wakil Bupati Nduga terkait pengunduran dirinya sebagai pimpinan daerah.
“Harusnya ada surat tertulis dari yang bersangkutan jikalau memang ingin melakukan penguduran diri sebagai pimpinan daerah. Artinya, statemen saja tak bisa dipegang. Maka, harus ada surat tertulis secara resmi,” ungkapnya.
Menurut Musa’ad, terdapat mekanisme pengunduran diri Wabub Nduga secara administratif, serta harus didukung dengan alasan pengunduran diri yang tepat. “Pasalnya, tak bisa seorang bupati atau wakil bupati mengundurkan diri tanpa alasan yang tepat. Pada umumnya, pemberhentian itu terjadi karena beberapa hal, sehingga itu yang harus dipenuhi administrasinya, agar tak cacat administrasi,” jelasnya,
Musa’ad menambahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., menginstruksikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa, untuk memastikan pengunduran diri Wabub Nduga dari jabatannya itu.
“Asisten I yang ditugasi untuk menginformasi pernyataan itu dari Wabub Nduga, sehingga ada kepastian mengenai alasan yang cukup penting dalam pengunduran dirinya itu. Artinya, tidak bisa seorang pejabat publik mengundurkan diri sewaktu-waktu tanpa mekanisme yang diikuti. Bisa berantakan negara ini kalau semua orang sesukanya mengundurkan diri. Sebaliknya, ada mekanisme yang harus dipenuhi. Demikian, kita menunggu laporan dari Asisten I tentang informasi pengunduran diri Wabub Nduga,” pungkasnya. (gr/nat)
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan,…
Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di…
Delapan orang yang disebut sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap…
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat…
Publik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara…
Pengelola APMS Lasminingsih dan Anwarudin Wamena, Suyono mengaku sebenarnya kalau dikatakan pembiaran itu tidak, sebab…