

Massa dari berbagai faksi saat melakukan protes di Kampwolker, Waena terkait kepemimpinan ULMWP, Senin (6/11). Mereka meminta segera dilakukan kongres.(FOTO A(Istimewa)
Turunkan Benny Wenda Bukan Lewat KTT, tapi Melalui Kongres
JAYAPURA – Bergantinya jabatan Presiden ULMWP dari Benny Wenda yang digantikan oleh Manase Tabuni dipertanyakan. Nama Manase Tabuni sendiri muncul dalam Kongres Tingkat Tinggi (KTT) II ULMWP di Vanuatu dan terpilih pada kongres yang digelar pada 25 Agustus tersebut.
Kondisi ini lantas mencapat protes dari sejumlah faksi baik dari WPNCL, PNWP maupun anggota ULMWP sendiri. Tercatat ada sekitar 1000 massa yang tergabung dari berbagai faksi ini mendatangi kediaman deklarator, Buchtar Tabuni di Kampwolker, Waena pada, Senin (6/11).
Mereka mempertanyakan proses pemilihan Presiden ULMWP yang telah berganti. Menurut mendemo ini cacat hukum karena tidak dilakukan lewat kongres. Massa pun mendesak agar petinggi organisasi ULMWP, WPNCL dan lainnya segera menggelar kongres untuk melakukan pemilihan ulang.
“Kami memprotes keputusan KTT II ULMWP di Vanuatu yang digelar tanggal 25 Agustus – 3 September terkait pergantian presiden ULMWP,” kata Markus Yenu, Gubernur Wilayah III Domberay Manokwari lewat teleponnya, Senin (6/11).
Pasalnya dikatakan semua organisasi pro merdeka mengetahui jika para petinggi ini ke Vanuatu untuk mengikuti sidang MSG. Namun setelah sidang MSG dikatakan ada pertemuan lain yang dilakukan dan dikatakan pertemuan tersebut illegal.
Benny wenda dan Perdana Menteri, Edison Waromi dalam KTT tersebut justru diturunkan dan diganti. Kata Markus untuk jabatan presiden tak bisa pergantian dilakukan dengan metode KTT dan itu melanggar konstitusi mereka.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk TPP ASN sebesar Rp7,5 miliar, sementara THR mencapai Rp25…