Amankan Pleno KPU Provinsi Papua Tengah, 2 Pleton Digeser ke Nabire, 2 SST di Pleno KPU Provinsi Papua
JAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol, Mathius Fakhiri nampaknya tak ingin pasca pencoblosan Pemilu justru menyisakan riak – riak yang akhirnya mengganggu keamanan wilayah.
Ia meminta kepada KPU yang sudah menyelesaikan pleno bisa segera merapat ke provinsi. Tidak perlu terlalu lama mendelay dan akhirnya muncul persoalan baru di daerah. Pasalnya ia melihat satu persatu aksi protes yang berbuntut dengan tindakan anarkis mulai bermunculan.
Fakhiri menyampaikan bahwa bisa dibilang semua kejadian terkait penyerangan kantor Bawaslu atau KPU dipastikan berkaitan dengan Pileg. Kapolda lantas meminta Kapolres jeli.
“Saya minta kapolres lebih cerdas, jika ada gesekan maka datangi para calon yang bersengketa. Pertegas maunya apa?,” tegas Kapolda disela – sela kunjungannya ke Makodam XVII Cenderawasih, Rabu (6/3) kemarin.
Dikatakan jika para caleg ini ingin suaranya aman dan ingin menjadi DPR maka itu digarap jauh – jauh hari. Bukan saat mencoblos.
“Ini agar kita bisa menjaga tanah Papua tetap aman dan damai dan kita bisa berdemokrasi dengan beretika,” bebernya.
Lalu terkait jumlah pasukan kata Fakhiri saat ini ia hanya menambah pasukan di ibukota provinsi. Jika sebelumnya di Wamena sebanyak 2 pleton untuk memperkuat pleno tingkat provinsi. Nantinya ada juga yang digeser ke Nabire sebanyak 2 SST (setingkat pleton) untuk mengamankan pleno provinsi.
“Sekali lagi saya minta tegas bagi kabupaten yang belum saya minta percepat termasuk di Yahukimo saya minta bawa ke Jayapura. Begitu juga dengan Mamberamo Raya apabila di daerah memang dianggap rawan langsung bawa ke Jayapura saja,” saran Kapolda.
“Kalau di Jayapura kekuatan kami lebih lebih besar dan kalau kurang saya bisa minta dibantu Pangdam,” tambahnya.
Iapun menegaskan bahwa selaku Kapolda dirinya mengingatkan bahwa pesta sudah selesai pada 14 Februari dan perhitungan sedang berjalan. Kalau merasa ada kecurangan silahkan langsung lapor ke Bawaslu maupun DKPP, jangan menggunakan cara – cara yang melawan hukum.
“Lalu KPU juga perlu mengingatkan PPD dan perangkat lainnya agar jangan main – main. Hasil per TPS itu segera diplenokan dan jangan diulur – ulur sebab kalau molor terus maka akan berdampak pada situasi di Papua,” tutupnya. (ade)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos