

Kondisi hutan di wilayah Boven Digoel yang dilakukan clearing area untuk selanjutnya dilakukan penanaman pohon sawit saat difoto dari udara oleh tim Greenpeace belum lama ini. Hutan Papua disebut-sebut sebagai benteng terakhir biodiversity dunia sehingga sepatutnya perijinan pembukaan lahan bisa lebih diperketat(foto: Istimewa)
Empat Perusahaan Multi Nasional Siap Diturunkan
MERAUKE– Presiden Prabowo nampaknya serius mewujudkan mega proyek di wilayah Selatan Papua yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Setelah menurunkan pengusaha-pengusahan kaliber sekelas H. Isyam, kini akses jalan mulai dibuka. Jalur untuk mendorong Program Strategis Nasional (PSN) juga segera digarap.
Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disiapkan melewati APBD Papua. Pemerintah nampaknya tetap berkomitmen untuk mensukseskan agenda ini meski riak-riak dari masyarakat adat termasuk NGO lingkungan masih melakukan penolakan. Di lokasi PSN ini selain membangun jaringan irigasi dan saluran drainase untuk penanganan banjir di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, pemerintah pusat juga membangun jalan sepanjang 138,5 kilometer dari Wanam-Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke.
Kepala Pelaksana Jalan Nasional Papua Selatan David Hendriko Pasaribu menjawab bahwa untuk pembangunan jalan sepanjang 138,5 kilometer tersebut didukung langsung lewat APBN. ‘’Jalan tersebut terdiri dari 2 sengmen. Sengmen I dari kilo 0-57 sedangkan sengmen II dari kilometer 58-138,5,’’ kata David Hendriko Pasaribu di Merauke, Rabu (3/12). Dijelaskan bahwa rata-rata lebar jalan yang dibangun adalah 20-30 meter.
David menjelaskan, yang sudah dilakukan kontrak adalah sengmen II dengan nilai kontrak yang cukup fantastis sebesar Rp 4,2 triliun. Sebanyak 4 perusahaan multi nasional memenangkan tender dan menandatangani kontrak pembangunan jalan ini. David menjelaskan, pembangunan jalan yang dimaksud mulai dari pembentukan badan jalan sampai dengan pengaspalan.
‘’Yang dikerjakan, mulai pembentukan badan jalan sampai pengaspalan denga target pelaksanaan pekerjaan sampai tahun 2027 mendatang,’’ jelasnya.
Disinggung soal pro kontra masyarakat terhadap pembangunan jalan tersebut, David Hendriko Pasaribu mengaku pihaknya terus melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat menerima pembangunan jalan tersebut.
‘’Tujuan kita adalah membangun jalan. Jadi kami terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat terkait manfaat dari pembangunan jalan ini,’’ tandasnya.
Lebih lanjut apakah pemerintah pusat juga menyediakan anggaran tali asih kepada masyarakat yang tanah ulayatnya terdampak dari pembangunan jalan ini, kata David untuk sementara belum diputuskan dan masih melihat ke depannya.
“Karena teman-teman dari satker masih sosialisasi. Nanti kita lihat perkembangan ke depannya seperti apa,” tutupnya. (ulo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…
Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…
Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…