

Eltinus Omaleng
JAYAPURA – Meski belum satu tahun usia empat daerah otonomi baru, namun usulan pemekaran di Tanah Papua kembali mencuat. Tak tanggung – tanggung, bukan berupa kabupaten melainkan provinsi. Kali ini Kabupaten Mimika yang ingin membentuk provinsi sendiri bernama Provinsi Papua Nemangkawi.
Lainnya adalah Mimika mengusulkan pemekaran Kotamadya Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat. Menariknya aspirasi ini secara resmi telah didekalrasikan oleh Bupati Mimika, Dr Eltinus Omaleng bersama pimpinan dan anggota DPRD Mimika serta tokoh masyarakat perwakilan dua suku besar Amungme dan Kamoro.
Deklarasi itu digelar di Hotel Yello Jakarta Pusat, Kamis (2/11). Malah ada berita acara kesepakatan bersama yang ditandatangani dimana pemekaran tersebut adalah Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat dan itu resmi dideklarasikan.
Dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan Papua diberi kesempatan untuk melakukan pemekaran sehingga ini menjadi peluang bagi Mimika membentuk provinsi sendiri.
Omaleng menyebut dengan dimasukkannya Mimika ke dalam Papua Tengah dan wilayah adat Mee Pago, secara demografi dianggap tidak sesuai karena seharusnya Mimika masuk dalam wilayah adat Domberay. “Mimika juga memiliki sumber daya alam yang menjanjikan sehingga dipastikan tidak akan kekurangan jika membentuk provinsi sendiri. Ini untuk kalimat kesejahteraan masyarakat asli yaitu Amungme dan Kamoro,” kata Omaleng.
Page: 1 2
Populasi sejumlah satwa liar di Papua Selatan, termasuk kangguru Papua (Macropus agilis), disebut mengalami penurunan.…
Kasi Humas Polres Mimika Iptu Amir Rado mengonfirmasi peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa pelaku AB…
Momentum akbar itu mengusung tema “Menjadi Sahabat Yesus Dalam Keberagaman.” Kegiatan ini menjadi forum pertemuan…
Harga cabai, khususnya cabai rawit, di Pasar Wamanggu Merauke pada Jumat (18/9/2026) berada di kisaran…
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…