Frits menilai Kabupaten Intan Jaya merupakan zona merah konflik, sehingga penanganannya seharusnya menjadi prioritas nasional. Ia pun mendorong pemerintah pusat, khususnya presiden membentuk tim atau komite khusus yang fokus pada penyelesaian konflik di tanah Papua.
“Tim bentukan presiden harus berorientasi pada penyelesaian konflik dan penanganan pengungsi, bukan sekadar melakukan koordinasi administratif yang substansinya sudah dikerjakan oleh OPD teknis,” ujarnya.
Frits juga mengkritisi kebijakan pembentukan berbagai tim penanganan Papua di bawah wakil presiden pada masa pemerintahan sebelumnya hingga saat ini. Menurutnya, belum ada prioritas nyata terhadap penyelesaian konflik bersenjata. “Tanpa prioritas yang jelas terhadap konflik dan pengungsi, upaya penanganan negara akan terus berjalan di tempat,” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…