Categories: BERITA UTAMA

TP PKK Papua Salurkan Ribuan Paket Bantuan Penanganan Stunting

JAYAPURA – Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, telah menyalurkan ribuan paket bantuan untuk percepatan penurunan stunting di sembilan kabupaten/kota. Program ini dipastikan akan berlanjut pada 2024.

  Sebagaimana diketahui, TP-PKK Papua telah menyalurkan bantuan ke posyandu posyandu. Yakni 2.700 paket bantuan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), timbangan injak dan timbangan bayi yang masing-masing 25 unit ke tiap posyandu.

  Penjabat Ketua TP PKK Papua, Linda Onibala menyebut, pihaknya akan mengawali program tersebut dengan melakukan evaluasi. Bahkan secara khusus, pihaknya akan mengevaluasi program penanganan stunting di daerah.

  “Rencana kami akan turun lagi ke kabupaten/kota di Januari 2024 untuk mengevaluasi program penanganan stunting di 9 kabupaten/kota yang telah kami kunjungi. Kami akan lihat capaian program percepatan penanganan stunting PKK di daerah,” ucap Linda usai Natal bersama di Sarmi Kamis (30/11).

  Lanjut Linda, selain evaluasi program stunting, pihaknya juga akan melakukan panen cabai di daerah-daerah. Hal tersebut merupakan hasil program PKK untuk pengendalian inflasi di bumi cenderawasih.

  “Mulai Januari 2024, kami akan bekerjasama dengan PKK kabupaten/kota terkait program pengendalian inflasi. Dalam program ini, setiap rumah tangga akan didorong untuk menanam minimal lima tanaman cabai di pekarangan,” ucapnya.

  Adapun program ini juga jadi salah satu cara untuk menekan inflasi. “Kami juga didukung Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua serta Bappeda, jadi ada kolaborasi dalam pelaksanaan program ini,” pungkasnya. (fia/tri)

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago