Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data

JAYAPURA – Raker Papua Integrasi Satu Data ( Paitua) Provinsi Papua tahun 2023, dibuka secara resmi oleh  Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo. Dimana kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari (30/11-1/12) di Yogyakarta.

  Walilo mengatakan, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis data atau bukti dan penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian daerah.

  “Faktor utama dalam mendorong dan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah ketersediaan data dan informasi, karena dengan adanya data/informasi yang berkualitas akan menjamin perencanaan dan pembangunan yang berkualitas bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

  Dijelaskan, Pemerintah Provinsi Papua pada Januari 2023. Telah melaksanakan Workshop Penguatan Forum Data bagi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mamberamo Raya, yang diikuti kemudian dengan Workshop Penguatan Forum Data di Wilayah Adat Saireri.

  “Hal ini merupakan komitmen dan konsistensi dari Pemprov dalam mendukung ketersediaan data yang menjadi elemen penting dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua,” bebernya.

  Lanjutnya, adapun ketersediaan data sektoral yang berkualitas ini menjadi fokus utama Pj. Gubernur Papua. Sebab, pasca beliau dilantik menjadi Pj. Gubernur Papua, agenda pertama yang dilakukan adalah berkunjung ke BPS Papua untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi khususnya pada data sektoral yang diharapkan dapat membantu proses perencanaan yang lebih baik namun juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.

  “Gerak cepat dari Bapak Pj. Gubernur inilah yang kemudian dilaksanakannya Pelatihan Penyusunan dan Pengolahan Data Sektoral untuk seluruh SKPD. Bahkan, Pemprov pada 17 November 2023, bekerjasama dengan BPS Papua sebagai pembina data di daerah,” terangnya.

  Dimana salah satu isu penting di Provinsi Papua adalah ketersediaan data Orang Asli Papua (OAP) yang merupakan salah satu indikator perhitungan dan pengalokasian dana otonomi khusus di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

  “Data OAP menjadi salah satu contoh tantangan kita bersama, dimana belum optimalnya keterpaduan data antar setiap level pemerintahan dan instansi vertikal,” terangnya.

  Menurutnya, dengan data yang akurat, terkini dan valid berbasis elektronik yang terintegrasi pada satu portal. Dapat dipastikan bahwa hasil pembangunan dapat menjawab tantangan dan permasalahan masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, persaingan dan kerjasama daerah.

“Diharapkan dalam rakor ini, dapat semakin memperkuat komunikasi, koordinasi dan konsolidasi yang positif, para peserta rakor dapat menyampaikan pertanyaan, saran, masukan dan sharing pengalaman dalam mewujudkan satu data,” ucapnya. (fia/tri)