Tata Ulang Koordinasi Operasi TNI di Papua

JAYAPURA- Komnas HAM meminta Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menata ulang komunikasi dan koordinasi operasi satuan TNI yang ada di wilayah Papua. Baik itu yang ada di bawah naungan Kodam XVII/Cenderawasih atapun Kogabwilhan.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, permintaan tersebut untuk mencegah tidak adanya warga sipil yang menjadi korban kontak tembak antara TNI-Polri dan kelompok bersenjata.
“Dua hal direspon dari laporan Komnas HAM yakni Komnas HAM meminta Panglima TNI untuk menata ulang komunikasi dan koordinasi operasi satuan TNI yang ada di Papua. Baik itu yang ada di bawah Kodam ataupun dibawah Kogabwilhan dan satuan polisi,” ucap Frits yang mana permintaan tersebut disampaikan langsung di hadapan Panglima dalam pertemuan di Mimika, 28 November lalu.
Lanjut Frits, permintaan lainnya yang direspon Panglima TNI yakni tentang gedung sekolah yang ada di Distrik Hitadipa’ Kabupaten Intan Jaya. Dimana bangunan sekolah ditempati oleh TNI.
“Terhadap gedung sekolah yang ditempati angota TNI di Hitadipa, Panglima TNI berjanji segera memerintahkan kepada jajaran TNI yang ada di Hitadipa melalui Kodam untuk sekolah tersebut dikosongkan. TNI juga akan memberi dukungan kepada pelaksanaan proses belajar mengajar yang ada di Hitadipa,” kata Frits.
TNI sebagaimana penyampaian Panglima, akan memberi jaminan keamanan kepada pengajar ataupun peserta didik yang berada di Hitadipa. Sehingga mereka kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa.
“Ini menjadi penting karena salah satu temuan Komnas HAM ketika melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa dan kekerasan yang berlangsung di Intan Jaya, termasuk kematian Pdt Yeremia Zanambani,” paparnya.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima menyebut kehadiran Kogabwilhan di Papua menjadi penting untuk memberi dukungan kepada kerja-kerja yang ada di teritorial Papua.
“Apa yang disampaikan Komnas HAM kepada Panglima menjadi penting. Hal ini agar memudahkan Komnas HAM dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada satuan yang ada di Papua, yang lain adalah supaya tidak terjadi kebuntutan dalam penanganan pengendalian situasi keamanan di papua,” tuturnya.
Frits juga memberikan peringatan kepada satuan TNI yang datang ke Papua tentang penggunaan fasilitas publik. Jika fasilitas publik tidak diizinkan maka TNI tidak boleh semena-mena menggunakan fasilitas tersebut melainkan membangun pos di luar wilayah fasilitas publik.(fia/gin/nat)