JAYAPURA – Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard menyebut bahwa potensi kerawanan dalam pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering terjadi salah satunya terkait adanya masalah Kamtibmas.
“Di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga biasanya ada potensi konflik, namun sifatnya tidak menganggu seluruh tahapan Pilkada itu,” kata Yakobus kepada Cenderawasih Pos, Selasa (3/9).
Menurut Yakobus, kerawanan dalam tahapan Pilkada sering terjadi saat pemungutan suara. Misalnya gangguan keamanan adanya peristiwa peristiwa kriminalitas yang dilakukan oleh orang – orang yang tak dikenal.
“Potensi kerawanan tidak hanya dilakukan oleh KKB, biasanya dilakukan oleh oknum tertentu, oknum masyarakat atau oknum penyelenggara yang sifatnya ingin melakukan proses kecurangan. Contohnya dengan melakukan perampasan logistik di tengah jalan pada saat distribusi logistik,” ujarnya.
Itu yang kata Yakobus lebih berbahaya dan patut diantisipasi apalagi jika dalangnya justru dimainkan oleh oknum penyelenggara. Kata Yakobus, perlu dilakukan langkah langkah antisipasi. Bagi daerah potensi kerawanannya cukup tinggi seperti di daerah perbatasan dan daerah terpelosok yang jangkauannya cukup sulit, maka perlu melibatkan TNI-Polri. Sebab aparat lebih memahami kondisi keamanan di daerah tersebut.
“Perlu melakukan langkah langkah pencegahan untuk mengantisipasi gangguan dari pihak yang ingin menganggu proses tahapan Pilkada,” ucapnya. Menyinggung Kota Jayapura berbatasan langsung dengan PNG, Yakobus mengatakan dirnya belum pernah mendengar adanya gangguan yang berasal dari negara tetangga itu.
“Justru yang terjadi hari ini adalah masalah administrasi kependudukan, ada beberapa masyarakat kita di sana (PNG-red) yang memiliki persoalan administrasi dan mereka terdata di wilayah tersebut,” kata Yakobus.
Sementara itu, untuk wilayah yang jangkauan medannya sulit seperti Keerom, Waropen dan Mamberamo Raya. Sehingga itu, daerah daerah ini tidak bisa diabaikan.
“Gangguan keamanan di daerah itu bukan hanya keamanan dari sektor manusia, melainkan juga kondisi alam yang ada di sana harus diperhitungkan. Kerawanan itu ada dan harus diantisipasi,” ucapnya.
Terkait dengan kerawanan di Pilkada, Dosen Uncen ini meminta adanya keterbukaan informasi dari penyelenggara. Termasuk menyediakan informasi yang bisa dikonsumsi secara baik oleh masyarakat.
Juga membuka konsultasi publik, sehingga masyarakat yang ingin mengetahui pelaksanaan Pilkada bisa tahu. Sementara itu, Kepala Pos Lintas Batas Negara Skouw, B. Mathilda Pusung, mengatakan pihaknya yang ada di perbatasan selalu menciptakan situasi yang kondusif di sekitar perbatasan.
Bahkan menjelang Pilkada, pihaknya bersama stakeholder terkait sosialisasi ke masyarakat agar bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. “Untuk mengantisipasi kerawanan dan gangguan lainnya, dihari pencoblosan nanti PLBN kami tutup,” tegasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos