Para Bupati Tak Serius Support KPU

Empat Bulan Jelang Pilkada, Tujuh Pemda Belum Serahkan 100 Persen NPHD

JAYAPURA – Empat bulan jelang Pilkada, tujuh daerah di Provinsi Papua belum menyerahkan 100 persen dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, Pilkada serenta ini bakal digelar pada Novemver mendatang.

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, Steve menyebut tujuh daerah itu yakni Kabupaten Keerom, Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Waropen.

“Para bupati terkesan tidak serius dalam mensuport KPU, sementara kami sudah melakukan rekruitment PPD, PPS dan badan adhoc dimana semuanya sudah bekerja. Dan honor dan operasional mereka ini bersumber dari APBD masing masing,” ucap Steve kepada Cenderawasih Pos, Selasa (2/7).

“Saya pikir para bupati dan walikota tidak serius, padahal kami KPU bekerja untuk kepentingan mereka. Kepentingan pemerintah dalam proses Pilkada, bukan kepentingannya KPU,” tegasnya.

Steve meminta tujuh kepala daerah di wilayah tersebut segera menyelesaikan NPHD sesuai dengan instruksi Mendagri. “Undang-undang dan instruksi Mendagri sudah sangat jelas. Termasuk surat edaran dari Mendagri kepada para guberbur dan bupati/walikota sudah berulang disampaikan. Hanya saja para kepala daerah di Papua seakan cuek, seakan ogah ogahan memberi bantuan sementara kami KPU sebatas membantu,” kata Steve.

Steve mengaku jika sudah memberikan warning kepada Ketua KPU di kabupaten/kota, jika ada bupati/walikota yang cuek dan tidak memberikan dana hibah Pilkada kepada KPU. Maka pihaknya akan bekerja sesuai dengan anggaran yang diberikan.

“KPU akan bekerja sesuai dengan anggaran yang diberikan, kalau uangnya sudah habis ya sudah stop sampai di situ tahapan Pilkadanya. Kita bekerja sesuai dengan anggaran yang diserahkan,” tegasnya.

Sementara itu, untuk tahapan Pilkada Gubernur, Steve mengaku tetap jalan seperti biasa. Sebab, dana dari Pemda Provinsi Papua sudah cair 100 persen. “Dukungan dari Pemprov untuk Pilkada sudah dicairkan 100 persen dengan menggunakan APBD provinsi,” kata Steve. (*)

Data KPU Papua Monitoring Hibah Pilkada tahun 2024 se-KPU Provinsi Papua periode Juli 2024.

Satker Nilai NPHD Tahap I Tahap kedua II