Categories: BERITA UTAMA

Pemprov Papua Lapor KPK

Hery Dosinaen, SIP., MKP ( FOTO : Gratianus Silas/Cepos)

Terkait Dana Otsus yang Tak Kunjung Cair

JAYAPURA-Belum cairnya dana otonomi khusus (Otsus) memang menjadi buah bibir dan mengundang perhatian para pimpinan daerah di Papua.

Terkait keluhan para bupati dan wali kota menyangkut belum cairnya dan Otsus, Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, SIP, MKP., mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua telah menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dana Otsus tahun anggaran (TA) 2019 pada awal tahun ini yaitu pada bulan Februari. 

“Namun, ternyata, kemudian diketahui bahwa rekomendasi tersebut baru disampaikan Kemendagri ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 25 Juni 2019, beberapa waktu yang lalu. Dana Otsus inilah yang memang menjadi masalah yang kami hadapi,” jelas Sekda Hery Dosinaen kepada Cenderawasih Pos, Rabu (3/7) kemarin.

Terkait kondisi ini, Sekda Dosinaen mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyampaikannya secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Pemprov Papua sendiri tidak mengetahui dengan jelas penyebab sehingga dana tersebut ditahan. 

Padahal, dana Otsus ini salah satunya digunakan untuk membiayai para pelajar maupun mahasiswa, baik di Papua, di luar daerah di Indonesia, maupun di luar negeri.

“Makanya ini yang menjadi kendala. Saya juga telah menerima rombongan mahasiswa dari Puncak Jaya yang dipimpin Wakil Bupati Puncak Jaya. Dimana mereka menanyakan dana Otsus yang belum cair. Namun, telah kami jelaskan bahwa dari pemerintah pusat yang belum transfer ke pemerintah provinsi,” tambahnya.

Sekda Dosinaen menyebutkan, semua syarat yang diminta di tingkat kementerian telah dipenuhi. Termasuk rekomendasi terkait pencairan dana Otsus tersebut sampai di Kemenkeu. Dengan kata lain,  Pemerintah Provinsi Papua dari awal sudah sangat mendorong hal tersebut.

“Sudah jelas kami mendorong ini dari awal. Sebab, ini merupakan rutinitas yang harus kami lakukan. Dengan demikian, kami berharap pemerintah pusat melalui Kemenkeu tidak menyepelekan hal ini. Sebab, kalau sampai disepelekan, akan berdampak pada mahasiswa kami yang ada di Papua, di luar daerah di Indonesia, maupun di luar negeri dalam program beasiswa yang diterima,” pungkasnya. (gr/nat)

newsportal

Recent Posts

Temuan Pemborosan Anggaran Jadi Perhatian DPRP di APBD Perubahan

   Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…

11 hours ago

DPR Kota Jayapura Tetapkan 12 Raperda Dibahas Tahun Ini

  Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…

12 hours ago

Mantan Bendahara Bunda PAUD Papsel Divonis 4 Tahun Penjara

Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut  lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…

13 hours ago

Pergaulan Bebas dan Faktor Ekonomi Jadi Penyebab 1000 Lebih Anak Berhenti Sekolah

  Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…

14 hours ago

Stok Obat Menipis, Pelayanan Puskesmas Mopah Baru Terancam Terganggu

Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…

15 hours ago

Kemarau Panjang di Papua Pegunungan, Sejumlah Sumur Bor Milik Warga Mulai Mengering

Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…

16 hours ago