Categories: BERITA UTAMA

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika memperketat pengawasan terhadap produktivitas aparatur sipil negara (ASN) di ruang digital. Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengeluarkan peringatan keras bagi pegawai yang menggunakan media sosial secara berlebihan, khususnya melakukan siaran langsung (live) selama jam kantor berlangsung.

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform digital. Menurut Bupati, aktivitas tersebut merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab yang serius bagi seorang abdi negara. “Kalau ketahuan itu kan sebenarnya di dalam aturan pemerintahan sudah ada, yang live pada saat pekerjaan itu sama dengan dia tidak bekerja,” katanya saat diwawancarai usai melaksanakan Sertijab di kantor Puspem, Kamis, 30 April 2026.

​Rettob menekankan bahwa regulasi yang ada menuntut profesionalisme penuh dari setiap pegawai. Fokus utama ASN, lanjutnya, harus dialokasikan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menuntaskan tugas-tugas administratif yang menjadi kewajiban mereka. “Fokus utama ASN seharusnya berada pada pelayanan publik dan penyelesaian tanggung jawab administrasi,” ucapnya.

​Terkait sanksi, pemerintah daerah menegaskan akan menerapkan tindakan tegas sesuai dengan kerangka hukum kepegawaian yang berlaku. Pelanggaran terhadap jam kerja masuk dalam kategori kelalaian tugas negara yang memiliki konsekuensi administratif yang jelas.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Komisi IV Sayangkan Aset Terbuang Percuma

Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…

1 hour ago

Akui Peredaran Narkoba Masih Tinggi

Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…

2 hours ago

Marak Penipuan Loker Catut Nama Freeport

​Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…

3 hours ago

141 WNI Jalani Proses Hukum di Papua Nugini

Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…

4 hours ago

Vaksin Campak Dipastikan Tersedia, Papua Selatan Siapkan Imunisasi Massal Tangani KLB

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…

5 hours ago

Kejagung Beberkan 12 Kasus Besar

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…

6 hours ago