ASN di Papua Sudah Waktunya Disebar

Jhony Banua Setuju ASN Segera Didistribusikan

JAYAPURA – Anggota Fraksi Demokrat, Boy Markus Dawir berpendapat bahwa dengan adanya tiga provinsi baru di Tanah Papua maka sudah waktunya dilakukan pemerataan di berbagai aspek. Namun ia memberi catatan bahwa yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan pergeseran para pegawai ke tiga provinsi baru. Ini untuk pemerataan dan provinsi baru bisa lebih cepat mempersiapkan diri.

  “Pegawai jangan lagi menumpuk di provinsi induk, tapi kalau bisa sudah dibagi menjadi empat dan harus segera agar terjadi pemerataan dan tidak menjadi beban di provinsi induk,” kata Boy melalui ponselnya, Selasa (1/11).

  Dikatakan selain pegawai, asset pemprov yang berada di tiga DOB baru juga perlu segera diinvetarisir untuk diserahkan ke DOB baru. Namun dikatakan bila masih menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka sebaiknya tetap dikelola oleh provinsi induk dan dipertahankan.

  “Beban pegawai ini yang harus segera didistribusikan agar mengurangi beban anggaran juga. Kemudian pemerintah pusat jangan hanya mau gunakan APBD Papua, tapi perlu menambah alokasi APBN untuk provinsi baru ini. Jangan APBN yang mencapai Rp 15 triliun kemudian dibagi empat, itu akan menjadi masalah nantinya,” wanti Boy Dawir.

Ia mengingat bahwa ada penyampaian bahwa pembiayaan provinsi baru akan bersumber dari APBN tapi ternyata diambil dari provinsi induk. “Saya pikir negara tidak kehabisan dana. Kalau perlu Rp 15 triliun di Papua maka Rp 15 triliun lagi  untuk masing – masing DOB,” tambahnya.

Kemudian persoalan pelantikan 3 penjabat di tiga provinsi baru menurut Boy Dawir juga harus segera. “Kami mendengar akan dilakukan akhir Oktober tapi malah diundur 10 November. Nah ini jadi 10 November atau tidak kami juga jadi ragu. Jangan sampai ada kepentingan partai politik akhirnya ditunda terus,” sindirnya.

Sementara Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw setuju agar ASN di  Papua bisa segera disebar ke provinsi baru. “Aturannya memang begitu, harus segera disistribusikan untuk membantu administrasi di provinsi baru jadi tidak bisa menumpuk disini (Provinsi Papua) karena provinsi baru harus segera disiapkan  sebaik mungkin agar bisa segera berjalan bersama,” singkatnya. (ade/tri)