Lalu dengan persoalan masyarakat adat harus sudah selesai, tenaga kerja harus sudah disiapkan, alat juga disiapkan supaya produksi bisa stabil dan ini tidak bisa masyarakat lokal pasti dari luar dan ini juga butuh kolaborasi yang baik, sehingga tenaga yang datang dan yang ada situ tidak ada benturan,”imbuhnya
Dijelaskan, masyarakat lokal juga harus dijelaskan jika memang ada tenaga kerja dari luar, kecemburuan tidak boleh terjadi. Sehingga antara pemerintah dan DPR pusat maupun daerah semua sama sama memberikan masukan demi tata kelola untuk pengelolaan satu juta hektar harus bisa berhasil.
Dan dukungan DPR dalam menetapkan anggaran untuk pembangunan PSN sebesar itu dari DPR bukan hanya pemerintah tapi dibahas bersama-sama apa kebutuhannya baru ditetapkan.
Sekedar diketahui PSN meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Program ini bertujuan untuk mengamankan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas untuk, masyarakat dan maksimalisasi produksi dalam negeri.
Produksinya meliputi padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging, gula, jeruk, kelapa, dan lain-lain, dengan membuka lahan potensial di seluruh Indonesia.(dil/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Melihat suaminya diterkam dan diseret ke dalam air, sang istri langsung berteriak histeris dan meminta…
Menurut Haris, pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan di daerah ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat…
‘’Menyangkut perkara utang Pemda Merauke dalam hal ini RSUD Merauke, telah terjadi putusan Pengadiloan Negeri…
Kepala Distrik Sentani, Jeck Puraro, melakukan monitoring pemasangan papan informasi anggaran sekaligus penyerahan Alokasi Dana…
Efisiensi yang dilakukan Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo-Gibran ternyata juga menyasar dana yang…
Komitmen untuk menerangi Kabupaten Waropen kini berdiri di atas fondasi yang kokoh. PT PLN (Persero)…