Politik di Tahun 2025 Diyakini Akan Lebih Baik

JAYAPURA– Perjalanan 365 hari di tahun 2024 telah usai. Kini publik memasiki babak baru. Khususnya politik, masyarakat masih menunggu siapa saja yang akan menjadi pemimpin daerah. Meski sudah ada nama – nama yang muncul namun gugatan nampaknya akan menjadi pintu terakhir yang harus dilalui.

Meskipun saat ini KPU Papua belum menetapkan gubernur maupun bupati/wali kota terpilih namun suasana politik tampak mulai kondusif, sebutan 01, 02 ataupun 03 dan 04 tidak lagi digaungkan, namun semuanya kembali pada prinsip yang sama yaitu satu rasa satu semangat menjadi masyarakat Papua.

Pengamat Hukum Tata Negara,  Fakultas Hukum (FH) Universitas Yapis Papua (Uniyap), Najamudin Gani mengatakan pemahaman politik  masyarakat Papua saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Itu dibuktikan dengan terlaksanannya  Pilkada serentak 2024 dengan aman dan kondusif.

“Adapun riak-riak kecil diberbagai daerah saat ini, saya anggap itu hal yang lumrah, tapi secara umum pemahaman politik masyarakat Papua saat ini sudah cukup bagus,” katanya, Rabu (1/1).

Khusus di tahun 2025 ini, perubahan yang akan terjadi di Papua tidak terlalu signifikan beberapa dantaranya yang mungkin masih menjadi persoalan serius adalah masalah ideologi, politik, ekonomi dan sosial.

Masalah masalah-tersebut akan menjadi tugas dan tanggungjawab pejabat defenitif, karena selama ini masih menjadi perdebatan kusir, bagaimana berbagai pihak saling mengklaim atas kepentingan tertentu.

Oleh sebab itu penting bagi petinggi diberbagai daerah untuk memetahkan setiap akar masalah yang terjadi sehingga tidak mempengaruhi terhadap kebijakan yang diambil.

“Ini juga butuh peran kita sebagai masyarakat, kita sama sama dukung kerja pemerintah sehingga tidak lagi bikin masalah baru, tapi cari solusi agar masalah Ideologi dan politik di Papua ini bisa terselesaikan,” sarannya, Rabu (1/1).

Apalagi dengan adanya pemekaran Daerah Otomomi Baru (DOB) seharunya menjadi wadah untuk memperpendak rentang kendali pemerintahan dan pembangunan di Papua. Pemerintah daerah mestinya dapat mempermudah memetahkan perosalan, baik politik, ekonomi, sosial maupun masalah ideologi yang  selalu diperdebatkan selama ini.

Artinya dengan adanya DOB maka pemerintah bisa lebih mudah mengidentifikasi masalah diberbagai daerah, dengan demikian kebijakan yang dilakukan bisa lebih menyentuh hingga ke akar rumput, sebab munculnya masalah sosial, politik dan ideologi selama ini, karena masyarakat merasa sejahtera.

“Kalau ini bisa dilakukan, saya optimis masalah politik maupun ideologi dan masalah sosial di Papua, tidak lagi muncul secara gamblang,” tegasnya. Apalagi dengan adanya program makan siang gratis dari Presiden Prabowo-Gibran, program tersebut menurut alummi Uncen itu cukup balance dengan kebutuhan masyarakat Papua dimana selama ini masalah Pendidikan dan Kesehatan menjadi persoalan dasar yang juga belum terselesaikan.

Itu juga balance dengan adanya UU Otsus, karena Otsus juga terfokus pada berberapa kebutuhan masyarakat. Sehingga program makan siang gratis ini punya hubungan kasuitas antara sebab dan akibat ditengah masyarakat. “Dengan penambahan gisi mudah-mudahan anak-anak kita di Papua bisa lebih sehat dan lebih cerdas,” harapnya.