Frits: Potensi Kerawanan Pemilu juga Diperkuat dengan KPU dan Bawaslu yang Minim Lakukan Sosialisasi ke Masyarakat.
JAYAPURA – Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), menyebut wilayah yang memiliki basis kelompok sipil bersenjata di tanah Papua berpotensi menjadi ancaman di Pemilu mendatang.
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengatakan pemetaan Komnas HAM wilayah yang memiliki basis kelompok sipil bersenjata diantaranya Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Lanny Jaya, Dogiyai, Paniai dan Maybrat.
“Daerah daerah tersebut kelompok sipil bersenjatanya sangat aktif, sehingga berpotensi adanya kelompok sipil bersenjata membuat ancaman keamanan Pemilu di daerah tersebut,” kata Frits kepada Cenderawasih Pos, Rabu (31/1).
Namun lanjut Frits, daerah yang dengan jumlah penduduknya terbanyak berpotensi juga terjadi gesekan. Seperti Mimika, Wamena, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Sorong dan Manokowari.
“Di wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dan aktivitas kampanye berpolitik sangat masif berpotensi terjadi gesekan dan ini menjadi ancaman dan perlu diantisipasi saat Pemilu,” ujarnya.
Menurut Frits, potensi kerawanan Pemilu juga diperkuat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang minim melakukan sosialisasi ke masyarakat.
“Sosialisasi KPU dan Bawaslu yang nyaris tidak berjalan secara maksimal sangat berpotensi mendistorsi pemilih. Sangat rawan terjadi komplain oleh pemilih maupun peserta Pemilu sendiri,” kata Frits.
Terkait dengan kerawanan Pemilu, Frits meyakini jika Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri sudah memetakan daerah rawan konflik di Papua dan cara penanganan yang dilakukan aparat di lapangan.
“Kita harap Kapolda dapat menempatkan personel yang siaga satu minggu sebelum pelaksanaan Pemilu,” harapnya.
Frits juga berharap partai politik (Parpol) maupun individu memberi dukungan positif dengan tidak melakukan cipta kondisi terhadap proses Pemilu.
“Partai politik maupun individu Caleg dan sejenisnya berpotensi untuk melakukan cipta kondisi di daerah daerah tertentu, karena itu kami minta Parpol dan individu harus memahami Pemilu sebagai proses demokrasi,” kata Frits.
“Sebab Pemilu adalah satu satunya wadah dimana manusia secara individu menyerahkan hak politiknya secara langsung,” sambungnya.
Hingga kini kata Frits, Komnas HAM baru mendapatkan satu informasi dari Maybrat terkait dengan kampung kampung tertentu yang diminta agar pelaksanaan Pemilu dipindagkan ke tempat lain. Hanya saja, Frits mengaku belum bisa mengverifikasi hal itu.
Terkait dengan pelaksanaan Pemilu di tanah Papua, Komnas HAM kata Frits, memiliki rekomendasi yakni mendorong para bupati/walikota tersisa waktu dua minggu bisa melakukan konsolidasi dengan masyarakatya dalam memberi penjelasan tentang pentingnya Pemilu
“Para bupati harus menjadi bagian terdepan untuk mengkonsolidasi proses Pemilu di daerahnya,” kata Frits.
Rekomendasi lainnya yakni beberapa kabupaten/kota yang masih menggunakan mekanisme noken dan ini harus bisa dilaksanakan secara baik. Sehingga tidak terjadi perang suku atau konflik di internal suku suku itu sendiri. (fia)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos