Pansus TLHP DPRP Minta Sembilan OPD Beri Klarifikasi
Jansen Monim ST (Foto:gamel/cepos)
JAYAPURA-Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) DPR Papua menggelar rapat kerja bersama sejumlah pemangku kepentingan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 23-30 Juli 2025, yang dilaksanakan di dua lokasi, yakni Kantor DPR Papua dan Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura.
Ketua Pansus TLHP DPR Papua, Jansen Monim, menjelaskan bahwa rapat kerja ini digelar guna memanggil sembilan OPD terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut serta rekomendasi atas temuan BPK RI.
Adapun sembilan OPD tersebut meliputi BPK RI Perwakilan Papua, Inspektorat, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD), Dinas PUPRKP, BPSDM, BKD, RSUD Jayapura, RSJ Abepura, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
Page: 1 2
Recent Posts
Kebobolan, Sejumlah Tahanan Lapas Abepura Kabur
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…
KONI Bukan Tempat Mencari Keuntungan
Menurutnya, pengurus yang bergabung dalam organisasi olahraga harus memiliki tujuan yang sama, yakni membangun prestasi…
Terima Pesanan dari 24 Negara, Omset Hampir Rp 1 Miliar/Bulan
Siapa sangka, berawal dari modal nekat pasca-menganggur, produk hiasan dinding dan kaligrafi estetik buatannya kini…
Ny. Elisabet Flassy Wandik Terima Penghargaan Nasional
Prestasi ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan simbol keberhasilan masyarakat Tolikara dalam membangun masa depan…
Diduga Salah Tangkap, Ketua Partai Babak Belur Dianiaya Oknum Polisi
Usman mengaku rumahnya digeledah selama kurang lebih 30 menit. Dalam proses tersebut, ia mengklaim mendapat…
Menko Zulhas: Program MBG Boros Anggaran Rp 1 Triliun per Bulan
Zulhas menghitung bahwa jika penyelewengan ini terus berlanjut selama satu tahun, kerugian negara dapat mencapai…