Site icon Cenderawasih Pos

Jelang Pilkada Banyak Fenomena, Papua Jangan Terimbas

Alberth Yoku (foto:Yohana/Cepos)

JAYAPURA-Anggota  Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Alberth Yoku menjelaskan bahwa sesuai tugas yang diberikan kepada pihaknya, maka  pihaknya juga mendampingi KPU dan Panwas dalam menjaga kestabilan penyelenggara Pemilu.   

   Pada kesempatan ini, ia mengingat banyaknya perkembangan  regulasi menjelang Pilkada, serta  berbagai fenomenanya yang terjadi di  Jakarta, pihaknya merasa perlu menyikapi karena ini menjadi tugasnya untuk mendampingi KPU.

   KPU dalam persiapan-persiapan ini harus betul-betul melakukan sosialisasi, terutama kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan, agama, dan juga lembaga partai politik yang ada.

“Termasuk tadi kami juga undang  Intelkam Polda dan juga Panwas untuk bertemu kita, guna  membahas kondisi yang tengah terjadi, ” katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (23/8) kemarin.

   Diakuinya, dengan kehadiran BP3OKP di pihaknya ingin menyampaikan ke berbagai pihak, yang paling krusial untuk ditangani oleh BP3OKP  menyangkut DPR pengangkatan. “Ini ada sedikit kontroversial antara peraturan PKPU Nomor 8 dengan UU Otonomi Khusus, yang mengharuskan adanya keter pilihan atau diangkatnya 25% orang asing Papua menjadi anggota DPR,” terangnya.

   Menurutnya, dari penjelasan KPU bahwa hal ini tidak masuk dalam PKPU Nomor 8, sehingga  yang pihaknya lakukan, adalah sinkronisasi, harmonisasinya seperti apa,  sehingga ada penjelasan kepada masyarakat dalam soal persiapan DPR pengangkatan.

   Hal ini guna menghindari terjadinya kontroversial, yang  bisa menimbulkan konflik dalam penyelenggaraannya, Apakah KPU sudah siapkan seluruh perangkat bahwa DPR yang dipilih, melalui partai politik dan seterusnya itu juga sama-sama, akan dilakukan dengan DPR pengangkatan.

   “Hal ini yang mau kita sinkronkan, kemudian kita juga mau dengar sedikit penjelasan mereka di sekitar munculnya kotak kosong,  terbelahnya keberpihakan di Jakarta di mana ada dua kelompok besar, yang saling berebut menetapkan calon gubernur, bupati dan walikota ” jelasnya.

   “Yang mana pasti akan berdampak ke Papua, kita tidak mau penyelenggaraan Pilkada di Papua terimbas, yang ketiga ini merupakan pendapat saya,  seharusnya partai-partai politik itu lebih independen di dalam melakukan tugas, ” tambahnya. (ana/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version