Pemrov Papua Siap Jalankan Tujuh Arahan Presiden Jokowi

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua memastikan siap menjalankan tujuh arahan Presiden Joko Widodo, saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI), di Kota Balikpapan, Kamis (23/2) lalu.

Hal tersebut ditegaskan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, usai menghadiri kegiatan tersebut.

“Plh Gubernur, pada prinsipanya tetap komitmen melaksanakan arahan RI 1 yang disampaikan pada Rakernas APPSI untuk Papua yang lebih baik,” tegas Jeri.

Sebagaimana diketahui, tujuh poin arahan Presiden Jokowi di Rakernas APPSI, yakni peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat di daerah, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting serta masa depan tenaga honorer.

Khusus untuk peningkatan konsumsi dan belanja di daerah, Presiden Jokowi menekankan menjadi kewajiban seluruh Gubernur untuk menjaga agar konsumsi rumah tangga terjaga bahkan meningkat.

“Sehingga apabila di 2022 konsumsi rumah tangga berada di angka 4,93 persen, diharapkan pada 2024 mendatang bisa naik menjadi 5,4 persen. Tentunya kalau naik 5,4 persen, ini akan otomatis picu kenaikan ekonomi,” kata Presiden.

Karena itu, hal yang berkaitan dengan belanja masyarakat itu jangan sampai ada yang menahan. “Saya berikan contoh, iven seni dan olahraga. Itu ada belanja masyarakat di 2022, yang ditahan di Bank,” kata Jokowi dalam arahannya.

Presiden juga menyebut bahwa ada Rp 690 triliun dana masyarakat di Bank yang ditahan dan tidak dibelanjakan. “Para gubernur harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyak untuk memicu pertumbuhan ekonomi kita,” pintanya.

Presiden juga meminta para gubernur untuk mendorong perbaikan dan promosi wisata kampung. Sehingga ada transaksi ekonomi yang peningkatan ekonomi rakyat setempat.

Sementara untuk pangan, Jokowi meminta semua gubernur memastikan agar produksi beras cukup untuk daerahnya masing-masing.

“Bila perlu kolaborasi antar gubernur, supaya kalau ada provinsi yang kurang (berasnya) tolong dibantu dari provinsi yang surplus. Jaga pasokan dan jaga harga,” tandasnya. (fia/gin)