

dr. Aaron Rumainum, M.Kes., ( FOTO: Yohana/Cepos)
JAYAPURA –Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Aaron Rumainum, M.Kes., mengakui sampai dengan saat ini pihaknya masih tetap melakukan penyuntikan vaksinasi Covid 19, meski data update vaksinasi belum bisa dipaparkan akibat adanya gangguan jaringan.
“Semenjak jaringan putus kami tidak bisa mempublikasikan data vaksinasi yang masuk ke Papua dan data cakupan vaksin di Papua, perkembanganya kami belum mengetahui secara pasti karena beberapa data dari kabupaten tidak bisa kami terima,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (21/5) kemarin.
Diakuinya, saat ini pendistribusian vaksinasi tidak lagi melalui Dinkes Provinsi Papua tetapi melalui Kimia Farma dan APL, artinya pendistribusian vaksinasi menggunakan sistem lelang tender.
“Di Papua ada dua perusahaan yang menangani pendistribusian vaksinasi ke Papua yaitu Kimia Farma dan APL, nanti dari mereka baru vaksin dibagi ke masing-masing daerah sesuai dengan jumlah permintaan dinkesnya,” katanya.
Lanjutnya, sementara untuk penyuntikan vaksin tetap dilakukan, khusus untuk Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura rata-rata perhari bisa sampai 1.400 dosis yang disuntikkan.
“Kami belum bisa mengupdate data cakupan vaksin dari daerah-daerah lain, harapan kami, jaringan internet bisa pulih, agar update cakupan vaksin bisa kami lakukan,” terangnya. (ana/gin)
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…