

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memastikan upacara 17 Agustus 2021 tetap akan dilaksanakan, baik secara langsung maupun virtual, guna memperingati Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke -76 tahun.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, pelaksanaan upacara 17 Agustus 2021 tetap dilaksanakan dimana upacara akan dilaksanakan di Gedung Negara Dok V.
“Pelaksanaan upacara manual akan dilaksanakan di lapangan area Gedung Negara Provinsi Papua. Upacara tersebut pastinya dilakukan terbatas, setiap dinas ada perwakilannya, akan ada Forkopimda, kepala-kepala SKPD, yang mana rencananya upacara akan langsung dipimpin oleh Gubernur Papua sebagai pembina upacara,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (13/8).
Diakuinya, setelah melaksanakan upaya secara langsung, setiap kepala-kepala daerah, Bupati/Wali Kota, Gubernur, Forkopimda akan mengikuti upacara bersama Presiden Indonesia di Istana Negara, melalui virtual yang akan dilaksanakan pada pukul 12.00 WIT.
Lanjutnya, pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, wajib diikuti oleh setiap daerah di Provinsi Papua, kabupaten/kota wajib mengikuti. Bahkan menyambut 17 Agustus, pihaknya telah memberikan edaran agar setiap dinas, instasi hingga masyarakat wajib memasang bendera. Baik di kantor maupun di rumah masing-masing.
“Kami sudah mengeluarkan edaran sejak 1 Agustus 2021 lalu dan pemasangan bendera, umbul-umbul di setiap kantor, toko, ruko, bahkan rumah harus dilakukan untuk memeriakan hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlwan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita,” tambahnya. (ana/ary)
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…