

Kenius Kogoya. ( FOTO: Erik / Cepos)
Kenius Kogoya
JAYAPURA – Pandemi Covid 19 membuat seluruh agenda di tanah air harus tertunda, termasuk agenda olahraga, Pekan Olahraga Nasional XX 2021 Papua yang awalnya di jadwalkan Oktober 2020 harus mundur hingga Oktober 2021.
Tak hanya penundaan PON XX Papua, tapi Covid 19 juga membuat event-event olahraga lainnya seperti Kejurnas maupun Open Turnamen ikut berdampak yang berujung pada penundaan. Bahkan di tahun 2020, tak ada satu pun event olahraga yang terlaksana akibat wabah asal Kota Wuhan, Cina itu.
Tapi Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya mengatakan, bahwa dalam rapat virtual KONI Pusat bersama KONI seluruh Indonesia pekan lalu telah memberikan lampu hijau kepada PB cabang olahraga bahkan pengurus olahraga di daerah untuk bisa beradaptasi dengan kondisi Pandemi Covid 19 dan kembali menggelar agenda olahraga.
Kata Kenius, event olahraga saat ini bisa saja tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta mengantongi izin dari pihak Kepolisian.
“Event-event olahraga harus dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan pihak Polda, walaupun harus tanpa penonton,” ungkap Kenius kepada Cenderawasih Pos, Minggu (7/2).
Kenius juga mengharapkan pihak kepolisian maupun tim Satgas Covid 19 agar memberikan kemudahan dalam penerbitan izin agar event-event olahraga kembali berjalan.
“Pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian dan juga Satgas Covid 19 untuk memudahkan pelaksanaan pertandingan atau perlombaan sepanjang mematuhi protokoler kesehatan Covid 19,” pungkasnya. (eri/gin)
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…