Terlambat Jika Baru Mau Bicara PON

PON 2020 Papua

JAYAPURA – Catatan yang diberikan Komisi II  DPR Papua tak hanya pada Disperindagkop dan Tenaker tetapi juga kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Dinas yang baru  digabung ini dianggap terlambat jika baru mau tancap gas saat ini untuk mempersiapkan PON. Pasalnya agenda olahraga empat tahun sekali ini  akan direhat beberapa bulan lagi sementara untuk mempersiapkan destinasi dengan semua kebutuhan infrastrukturnya dikatakan harus jauh-jauh hari. 

 Hanya Komisi II tak bisa terlalu banyak menekan untuk dinas tancap gas mengingat dukungan anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  juga tak banyak, hanya Rp 17 miliar yang bisa dikelola untuk tahun 2020. Alhasil dari nominal ini sebagian besar justru habis untuk belanja langsung.

 “Kami melihat ada beberapa soal di dinas ini. Dimulai dari perubahan atau penggabungan OPD kemudian tak adanya rencana induk grand design pengembangan wilayah pariwisata kemudian kecilnya anggaran,” kata Mustakim, salah satu anggota  Komisi II DPR Papua, Selasa (18/2). 

 Nah kecilnya dukungan anggaran ini kata Mustakim bisa jadi saat pembahasan program dan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini belum memiliki grand design yang matang sehingga nominalnya kecil.  

Sementara anggota lainnya, Orgenes Kawai meminta OPD ini untuk fokus dengan pekerjaan yang dilakukan dan segera memiliki grand design.  Pria yang sebelumnya di Komisi IV ini  juga sependapat bahwa jika saat  ini baru memikirkan soal PON maka itu sudah terlambat. 

 “Bicara persiapan PON  itu bukan saat ini tetapi sudah dari jauh-jauh hari. Yang akan dicek saat ini adalah bagaimana kesiapan atau hasil yang sudah bisa dievaluasi. Jadi bukan baru mengawali.  Itu sudah terlambat sekali kalau baru mau memulai,” tambahnya.  

Dalam rapat juga terjadi ketegangan dimana kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,  Yimin Weya S.Pd, M.AP menolak sorotan ataupun catatan yang diberikan. Ia mengaku bukan orang baru dalam bidang pariwisata dan sangat paham  apa yang harus dilakukan. 

 “Saya tidak kaget sebab saya orang budaya dan saya tahu apa yang harus kami lakukan untuk PON. Kami akan siapkan  datanya apa saja yang sudah kami lakukan dan akan kami kirim ke DPRP. Saya tidak butuh penjelasan terlalu lebar, belum tentu masukan itu sesuai di lapangan,” cecar Yimin. 

Sementara Ketua Komisi II, Mega Nikijulu mengaku miris karena dari Rp 17 miliar ternyata sebagian besar terpakai   untuk belanja langsung. “Kami mengecek apa yang kurang apa yang belum diberi perhatian untuk kami kawal. Kami mau mitra kami juga didukung dengan dana yang cukup sebab dengan hidupnya rumpin ekonomi maka semua bisa hidup,”tegasnya. (ade/gin)