

lustrasi menyiapkan makan bergizi gratis (MBG). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun resmi diimplementasikan di Indonesia kini mulai menuai berbagai catatan kritis. Program yang digadang-gadang sebagai upaya strategis memperbaiki gizi anak dan menekan angka stunting ini dinilai masih menyisakan sejumlah anomali dan kontroversi, mulai dari persoalan keamanan pangan hingga kesesuaian menu dengan kebutuhan anak.
Kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah menjadi sinyal peringatan serius. Padahal, MBG merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menegaskan bahwa secara konsep, program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik dan mulia.
“Program school lunch seperti Makan Bergizi Gratis ini bertujuan mencetak generasi masa depan yang sehat dan berkualitas dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mirza, Kamis (8/1), seperti dilansir dari laman ugm.ac.id.
Ia menambahkan, terlepas dari agenda politik, program makan siang sekolah telah lama diterapkan di berbagai negara dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke menyatakan terjadi peningkatan kasus campak yang terjadi saat ini. Penyebarannya diduga…
Keduanya adalah pasangan tuli yang kini tengah merintis usaha berjualan kopi di Kotaraja dalam tepatnya…
Ia menjelaskan, Kapal Papua Baru bukan satu-satunya yang tenggelam di kawasan tersebut. Saat ini tercatat…
Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga bernama Kevin Febrian Chen mengalami luka parah dan meninggal dunia…
Menurutnya, seminar ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil kajian mengenai biodiversitas Papua,…
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan…