Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk memantau dampak MBG terhadap status kesehatan anak, termasuk indikator kebugaran dan antropometri. Ketiga, kebijakan MBG harus fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah. Setiap masukan berbasis bukti perlu segera direspons agar program terus membaik.
“Kalau tidak dievaluasi, jangan sampai pada 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.
Dengan berbagai catatan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi program populis jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi fondasi kuat bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Dari senam bersama hingga pemeriksaan kesehatan, Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Provinsi Papua mengajak masyarakat lebih…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan, kerapian, dan keindahan wajah kota.…
Ketua Aliansi, Jansen Previdea Kareth, mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun,…
Menurut Rustan, DPR Kota Jayapura telah menetapkan APBD perubahan, sehingga diharapkan seluruh organisasi perangkat…
Kegiatan dengan tema “Optimalisasi Peran Penghubung KY dalam Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim" tersebut…
Kepala Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua, Aser Rouw mengatakan, salah satu pendekatan…