

Menhan Prabowo Subianto dan jajaran raker bersama Komisi I DPR. (Biro Humas Setjen Kemhan)
JAKARTA-Menjelang akhir tugas dan masa jabatan sebagai menteri pertahanan (menhan), Prabowo Subianto hadir secara langsung dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR pada Rabu (25/9). Dalam raker tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya yang sejak awal terus mengupayakan penguatan pertahanan Indonesia. Dia juga menyampaikan permohonan maaf bila selama bertugas ada kesalahan.
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra yang juga presiden terpilih periode 2024-2029 itu menyampaikan bahwa upaya memperkuat pertahanan Indonesia harus dibarengi kesadaran penuh untuk mendahulukan kesejahteraan rakyat.
”Pada kesempatan ini, saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai. Karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat,” tegas Menhan Prabowo.
Mantan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu pun menyampaikan bahwa sejauh ini pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia terhadap Produksi Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih tergolong rendah untuk negara Asia.
”Pengeluaran anggaran pertahanan kita dibandingkan terhadap Produksi Domestik Bruto adalah salah satu yang terendah di kawasan Asia. Tidak sampai satu persen, 0,89 persen,” kata Prabowo.
Untuk itu, melalui raker tersebut Menhan Prabowo menyampaikan permohonan maaf untuk hal-hal yang mungkin mengecewakan selama dia bekerja sebagai menhan lima tahun belakangan.
”Tetapi, saya ingin saudara yakin niat saya adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Bangsa Indonesia. Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka kita harus punya pertahanan yang kuat. Semoga Indonesia selalu kuat dan jaya,” tegasnya. (*)
SUMBER: JAWAPOS
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…