Categories: NASIONAL

Antrean Haji 30-40 Tahun, Malah Targetkan Ada 422 Ribu Pendaftar Tahun Depan

JAKARTA-Jajaran petinggi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan rencana dan target kinerja pada 2025 kepada Komisi VIII DPR kemarin. Mereka juga memaparkan kenaikan hasil pengelolaan serta jumlah calon jemaah haji (CJH) baru yang mendaftar tahun depan.

”Target 2025 untuk dana kelolaan Rp 188,86 triliun atau meningkat 11,1 persen,” kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah. Dia menyampaikan, jumlah pendaftar haji tahun depan meningkat 9,6 persen. Karena itu, tahun depan ditargetkan ada 422 ribu pendaftar baru.

”Nilai manfaat naik 12 persen menjadi Rp 12,89 triliun,” katanya. Pada forum tersebut, Fadlul juga mengutarakan supaya tahun depan subsidi biaya haji maksimal 30 persen dari total nilai manfaat. Jadi, dengan asumsi total nilai manfaat 12,89 persen, yang digunakan untuk subsidi biaya haji sekitar Rp 3,6 triliun.

Paparan target kinerja BPKH tersebut mendapatkan sorotan dari sejumlah anggota dewan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengkritisi besaran nilai manfaat yang dibagikan ke rekening virtual (virtual account/VA) seluruh jemaah di daftar antrean. Jumlahnya mencapai Rp 4,4 triliun.

Menurut dia, pembagian penggunaan nilai manfaat hasil perhitungan BPKH itu perlu kalkulasi ulang. Dia khawatir BPKH mengalami defisit. Apalagi dengan usulan biaya operasional BPKH 2025 yang mencapai Rp 448 miliar lebih. ”Yang tahun ini saja masih tersisa 40 persen, sekarang sudah September,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII lainnya Ace Hasan Syadzily menyoroti target pendaftar haji yang hampir setengah juta itu. Dia mengatakan, masyarakat sekarang cukup rasional. Melihat antrean haji yang semakin panjang, masyarakat seperti frustrasi. Dengan antrean haji mencapai 30 tahun sampai 40 tahun lebih, animo masyarakat mendaftar haji reguler diprediksi tidak semakin ramai.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos
Tags: DPR RICJH

Recent Posts

​BPS: Angka Kemiskinan Naik Signifikan

    Kenaikan grafik kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan Jayapura, melainkan menggambarkan…

59 minutes ago

Status Ekonomi Bukan Berdasar Pendapatan Tunai

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura juga meluruskan anggapan umum mengenai penetapan kategori Desil dalam…

2 hours ago

Izin Pembangunan SPBU di Papua Harusnya Dipermudah

Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua berharap pemerintah daerah terus mempermudah…

4 hours ago

Pemkot Siapkan Usulan Bantuan Rumah ke Kementerian

   Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., mengatakan pendataan tersebut dilakukan melalui Dinas…

6 hours ago

Tekankan Pengabdian dan Loyalitas kepada Institusi

Kapolres mengatakan, sertijab tidak boleh dimaknai hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk…

7 hours ago

KKSS Keerom Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kampung Nelayan

Bantuan yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar para korban, yakni berupa beras, mi instan,…

8 hours ago