​BPS: Angka Kemiskinan Naik Signifikan

​JAYAPURA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jayapura menyampaikan laporan resmi terkait perkembangan profil dan tingkat kemiskinan daerah periode tahun 2025. Berdasarkan hasil pendataan makro BPS, tingkat kemiskinan di Kota Jayapura mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

    Kenaikan grafik kemiskinan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan Jayapura, melainkan menggambarkan tren yang merata di tingkat regional Provinsi Papua. Peningkatan angka kemiskinan ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi makro dan pola penyerapan anggaran pemerintah daerah.

  Kepala BPS Kota Jayapura, Sugiyanto, S.ST., M.Si., mengonfirmasi secara langsung perubahan data persentase penduduk miskin di wilayahnya tersebut. “Untuk Kota Jayapura, jumlah tingkat kemiskinan Kota Jayapura di tahun 2025 meningkat. Jadi dari 10,72 persen menjadi 12,3 persen di tahun 2025. Jumlah penduduknya yang miskin juga meningkat,” kata Sugiyanto kepada Cenderawasih Pos, Kamis (3/9).

   Sugiyanto membeberkan bahwa kondisi perekonomian di wilayah Papua dan Kota Jayapura sepanjang tahun 2025 memang menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini berdampak langsung pada daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat di lapangan.

  Peningkatan persentase penduduk miskin di Kota Jayapura sebesar 1,58 persen tersebut sejalan dengan kurva kenaikan kemiskinan di tingkat Provinsi Papua. Secara umum, grafik pergerakan kemiskinan di daerah memang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun.

​   Menanggapi pergerakan grafik tersebut, Kepala BPS Kota Jayapura menegaskan bahwa lonjakan angka pada tahun 2025 murni mencerminkan penambahan jumlah warga miskin.

“Jadi memang kondisi ekonomi di Papua dan Kota Jayapura di tahun kemarin itu memang lagi kurang bagus ya, karena penduduk miskin makin meningkat. Dan peningkatannya bukan cuma di Kota Jayapura, di Provinsi Papua juga ikut meningkat, dari 17 persen di tahun 2024 menjadi 19,16 persen,” tegasnya.

   Menjelaskan faktor pemicu utama di balik kenaikan angka kemiskinan tersebut, BPS menguraikan dua alasan fundamental berdasarkan hasil analisis data. Faktor pertama berkaitan erat dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun lalu.

   Faktor kedua berhubungan dengan siklus waktu pemotretan data kemiskinan oleh BPS yang rutin dilakukan pada kuartal pertama, yakni rentang bulan Februari hingga Maret. Pada periode awal tahun tersebut, perputaran dana dan program-program pemerintah daerah umumnya belum berjalan secara optimal.

   Sugiyanto menjelaskan bahwa lesunya perputaran ekonomi di awal tahun membuat sektor swasta harus menopang perekonomian secara mandiri sebelum anggaran negara cair.