Kemudian, yang masuk dalam pihak Peneliti lintas sektor itu terdiri dari Kementerian dan lembaga yang berkompeten yang memberikan saran pertimbangkan, masukan. Apa yang direvisi Pemkot Jayapura, apakah disetujui atau tidak. Kalaupun disetujui ada catatan-catatan terbatas.
“Jadi Pu hanya mengeluarkan rekomendasi tata ruang, dan advice planning, karena izinnya akan berakhir di PTSP. Khusus di PU yang kita keluarkan itu adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), atau dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain RDTR,”pungkasnya.(roy/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…
Di sepanjang jalan utama menuju pelabuhan, sejumlah kendaraan datang silih berganti. Di antara suara…
Pantauan media ini, antrean panjang didominasi kaum ibu. Di bawah terik matahari, mereka datang dengan…
Langkah tegas Pemerintah Kota Jayapura tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura,…
Untuk mendata dan menjangkau ratusan anak tersebut, Dinsos memobilisasi 24 kader yang tersebar di berbagai…