Pembatasan Wilayah bagi Provinsi Papua Sangat Rasional

Ekonom: Pemerintah Harus Hidupkan Pangan Lokal

JAYAPURA- Sosiolog Universitas Cenderawasih (Uncen), Dr. Drs Avelinus Lefaan, MS menilai bahwa lockdown adalah pilihan yang sangat rasional, karena mengingat Virus Covid-19 sudah menyebar sampai ke beberapa daerah di Kabupaten/kota di Provinsi Papua.

 Oleh karena itu, menurut Dosen Sosiologi yang sehari-hari disapa Lefaan ini bahwa kebijakan lockdown yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka mencegah penyebaran Virus Covid-19 di provinsi paling timur Indonesia ini.

“Keputusan Pemerintah Papua untuk melakukan lockdown atau memberhentikan sementara mobilisasi orang yang masuk dan keluar Papua adalah upaya yang sangat rasional,” katanya kepada Cenderawasih Pos, saat ditemui di Waena Kelurahan Yabansai Distrik Heram Kota Jayapura, Senin (30/3) kemarin.

 Lefaan menjelaskan ada beberapa faktor dilakukan lockdown oleh Pemprov Papua, yaitu berkaitan dengan kebijakan, dimana secara sarana prasarana sangat terbatas untuk penangani pasien Covid-19. Oleh karena itu, hal ini penting dilakukan lockdown. Selain itu, dari segi demografi kesehatan bagaimana menyelamatkan warga masyarakat Papua dari bentuk sakit-penyakit, terutama dari penyakit Covid-19 di. Tidak hanya itu, dari segi kebijakan politik dan keamanan sangat penting dalam mengantisipasi mewabahnya Covid-19 di Provinsi Papua. Dan dari segi geografis kesehatan Papua sangat jauh letaknya dengan Jakarta sebagai epicentrum Covid-19.

 Sementara itu, Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih, Kurniawan Patma, S.E, M.Ak mengatakan, kebijakan lockdown yang dilakukan merupakan pilihan yang logis atas wabah yang makin meresahkan karena jumlah positif yang makin bertambah.

 Namun demikian, dosen akuntansi ini mengatakan, dampak dari lockdown ini membuat pemerintah daerah harus sudah siap secara matang dengan skenario menghadapi dampak tersebut. “Langkah persuasifnya adalah mengajak masyarakat melaui sosialisasi atau edaran untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan melalui pangan lokal,” katanya.

 Tidak hanya itu, Kurnia meminta kepada pemerintah untuk melakukan langkah preventif dengan menyedikan kebutuhan pokok selama masa karantina wilayah bisa terpenuhi dan distribusi juga harus adil kepada masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi kecil.

“Langkah represifnya adalah bagi para pelaku usaha yang bandel dan dengan sengaja melakukan penimbunan produk tertentu yang mengakibatkan kelangkaan dan menaikan harga sewenang-wenang perlu diberikan sanksi tegas,” ujarnya.(bet/wen)