Categories: METROPOLIS

Sistem Zonasi Berubah Domisili dalam SPMB

JAYAPURA  – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Keputusan yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Dikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 itu akan diberlakukan mulai tahun ajaran 2025/2026.

  Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid menyampaikan bahwa SPMB akan beralih dari sistem zonasi ke sistem domisili pada tahun 2025. Perubahan ini dilakukan untuk mengganti nama PPDB menjadi SPMB dan memperbaiki beberapa kelemahan sistem sebelumnya, termasuk upaya pencegahan manipulasi data kependudukan.

  “Penerapan SPMB merupakan wujud evaluasi dan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat lewat Kementerian terkait,” ujar Abdul Majid saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota, Senin (28/4).

  Menurut  Abdul, ada beberapa permasalahan dan dampak PPDB Periode 2017-2024, dari segi akademik penurunan kualitas sekolah unggul, karena heterogenitas intake murid dan banyak murid yang mengundurkan diri.

  Dari segi administrasi, terdapat pemalsuan dokumen persyaratan antara lain dokumen domisili, sertifikat prestasi olahraga/seni, penafsiran panduan yang berbeda-beda, perbedaan standar rapor antar sekolah dan antar daerah, sebagian sekolah swasta kekurangan/tidak memiliki murid dan sekolah negeri menerima murid melebihi daya tampung.

   Dari segi potensi penyimpangan,  proses seleksi kurang/tidak akuntabel, transparansi proses PPDB yang lemah dan tidak patuh pada juknis pusat dan daerah. “Dari PPDB Periode 2017-2024 ada tiga akar permasalahannya diantaranya, kesenjangan mutu pendidikan, persepsi sekolah negeri lebih murah dan intervensi kepentingan kelompok tertentu,” tuturnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Papua Masuk Kategori Rendah, Aspek Kelembagaan Jadi Sorotan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2023…

7 hours ago

DPRK Soroti Program MBG yang Belum Merata

Khoiri mengatakan, ketidakmerataan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah terutama Badan Gizi Nasional (BGN) Papua…

15 hours ago

RSUD Jayapura Khawatir Dampak Penonaktifan PBI

Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menyampaikan, selama ini mayoritas pasien yang berobat di RSUD…

16 hours ago

Dinsos Buka Layanan Verifikasi Ulang Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka layanan khusus untuk…

17 hours ago

Risiko Kerja Kian Kompleks, Pengelolaan K3 Harus Diperkuat

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menjadikan K3 sebaga bagian integral…

18 hours ago

Tiga PJU Polresta Jayapura Kota Diganti

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab)…

19 hours ago