Perdagangan Satwa Dilindungi via Facebook Dibongkar

  Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Fredrik E. Tumbel, mengonfirmasi bahwa saat ini pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan guna menjalani pemeriksaan intensif.

  “Informasi mengenai dugaan perdagangan satwa dilindungi melalui Facebook langsung kami tindak lanjuti dengan verifikasi lapangan. Dari hasil pemeriksaan di kediaman MH, tim menemukan tujuh ekor burung dilindungi yang diduga akan diperjualbelikan. Terduga pelaku beserta barang bukti telah kami amankan, dan saat ini kami masih melakukan pendalaman untuk melengkapi proses penyidikan,” ujar Tumbel.

  Atas perbuatannya, penyidik menjerat MH dengan Pasal 40A ayat (1) huruf d jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan/atau Pasal 40A ayat (1) huruf h jo. Pasal 21 ayat (2) huruf g UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

  Tersangka terancam sanksi berat berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta hingga maksimal Rp5 miliar. Perkembangan modus kejahatan ke ruang digital mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan Kementerian Kehutanan. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penegakan hukum harus selangkah lebih maju dibanding pola transaksi para pelaku.

  “Perdagangan satwa liar dilindungi terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau calon pembeli. Karena itu, penegakan hukum juga harus semakin adaptif melalui penguatan pengawasan, pemanfaatan informasi digital, dan kolaborasi lintas lembaga,” tegas Januanto.

   Langkah tegas ini selaras dengan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberantasan kejahatan satwa liar yang menjadi fokus Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

  Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan maupun memelihara satwa liar dilindungi secara ilegal. Masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan indikasi kejahatan serupa di media sosial atau platform digital lainnya. (jim/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

 UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q