Untuk Sikapi Kondisi Keuangan di Provinsi Papua
JAYAPURA – Kondisi keuangan Pemprov Papua di tahun 2024 yang terjadi penurunan drastis berdampak pada banyak aspek. Sejumlah OPD mengeluhkan terjun bebasnya anggaran ini karena berdampak pada operasional.
Satu yang mulai terdampak adalah operasional RSU Abepura. Rumah Sakit tipe B ini nyaris kolaps karena minimnya anggaran sementara jumlah pasien terus bertambah. Terkait ini Ketua Komisi V DPR Papua, Jack Komboy mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia berpendapat kondisi RSU Abepura ini bukan satu – satunya melainkan ada banyak OPD lain yang juga akan mengalami hal serupa. Satu – satunya cara yang bisa digunakan adalah pihak eksekutif dan legislative bersama – sama menghadap presiden.
“Ada banyak yang nantinya sama seperti RSU Abepura dan semua karena keterbatasan APBD. Kemarin kami harapan kami pada hari anak itu bisa bertemu presiden untuk menyampaikan ini tapi itu tidak terjadi,” kata Jack Komboy melalui ponselnya, Jumat (26/7).
Jack menegaskan memang harus segera bertemu presiden karena semua situasi ini tak lepas dari kebijakan pemerintah pusat mulai dari Otsus Jilid II maupun kebijakan APBD yang ditransfer langsung ke daerah.
“Ada banyak mulai dari rumah sakit bermasalah ataupun persoalan PON tahun ini juga bermasalah semua dan akan muncul lainnya jadi saya pikir pemprov dan DPR harus bertemu presiden untuk sampaikan kondisi ini,” tambahnya.
“Jadi satu – satunya jalan adalah bertemu presiden dan menyampaikan langsung ke presiden toh kondisi ini tidak lepas dari kebijakan tadi,” tambahnya. “Jadi percuma juga kalau kami panggil OPD kemudian membahas soal masalah ini karena hanya seputar di Papua saja sementara kebijakan itu dari pusat,” tambahnya.
Meski dikatakan disinggung soal dana cadangan yang digunakan untuk membantu persoalan rumah sakit, kata Jack pihaknya tidak mengetahui persis apakah dengan dana cadangan ini bisa menyelesaikan masalah atau harus menunggu.
“Dan persoalan ini juga tidak lepas dari beban daerah dimana dana menurun sementara beban masih ditanggung pemerintah Papua. Dana sudah ke provinsi laintapi pegawai masih di Papua,” tambahnya. Terkait memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah menurut Jack hal tersebut bisa saja namun membutuhkan waktu.
“Bisa saja kita gali lewat PAD tapi ini juga butuh waktu, tidak bisa langsung. Mungkin butuh 1 atau 2 tahun baru semua bisa terlihat hasilnya,” tambahnya. “Terus terang kita berada pada situasi yang tak mengenakkan saat ini dan pemerintah pusat lewat presiden yang harus memberikan solusinya,” imbuh Jack. (ade/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos