Categories: METROPOLIS

Banggar DPRD Berikan Sejumlah Catatan Terhadap LKPJ Walikota

JAYAPURA-DPRD Kota Jayapura melanjutkan sidang paripurna  penyampaian Laportan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Jayapura tahun anggaran 2024, di Gedung DPRD Kota Jayapura, Kamis (27/6).

   Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Joni Y. Betaubun dan Wakil Ketua II Silas Youwe, didampingi Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey berlangsung mulai pukul 17.30 WIT.

  Pada rapat hari kedua ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jayapura menyampaikan beberapa pokok pendapat, pertama terkait Pendapatan. Banggar mengharapkan realisasi (PAD), pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

   Tidak hanya itu, Banggar dewan  juga meminta agar Pemkot Jayapura dapat mewujudkan optimalisasi pencapaian target PAD yang dilakukan pada Tahun 2023, melalui, update data wajib pajak dan wajib retribusi, pengawasan pengelolaan PAD, serta upaya lainnya untuk mewujudkan target PAD.

  Selain itu, Banggar DPRD Kota Jayapura, juga meminta OPD-OPD perlu melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD satu persoalan tentang kinerja sektoral sesuai komponen pungutan, baik pajak maupun retribusi. Sehingga tanggungjawab operasional untuk mendorong, memastikan capaian dan mengevaluasi kinerja OPD kolektor, adalah kewenangan Bapenda.

   “Tinggalkan ego sektoral, tinggalkan saling melempar tanggungjawab, tetapi optimalkan kinerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing,” tegas Ketua Komisi S, Mukri M. Hamadi, saat membaca laporan Banggar.

   Hal lain disampaikan Banggar DPRD, terkait pergeseran penganggaran, perubahan peruntukan anggaran. Banggar menilai hal ini masih sering ditemukan ditata kelola keuangan pada APBD Tahun 2023.

   Optimalisasi serapan anggaran masih rendah, terutama pada serapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan DAK pada APBD Tahun 2023. Hal ini menurut mereka optimal dalam perencanaan dari renja OPD menuju ke KUA/PPAS di Tahun 2023 baik APBD Induk maupun APBD Perubahan, masih terkesan buru-buru.  “Catatan ini harus menjadi perhatian kita bersama kedepan,” tandasnya.(rel/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Pangkogabwilhan Diminta Evaluasi Sistem Operasi di Papua

Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan…

3 hours ago

Target Sentuh Atap Langit, Temui Masjid Megah di Tepi Danau

Berada di tapal batas Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Puncak…

4 hours ago

Hitung-hitungan Dana Otsus Harus Sampai Akhir Tahun

Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan…

10 hours ago

Pengelolaan Sagu Harus Bisa Berkelanjutan

Menurut Lunanka, penguatan budidaya menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan sagu dalam jangka panjang, sekaligus…

11 hours ago

Papua Lepas 840 Calon Jemaah Haji

Menariknya, Aryoko juga meminta para jamaah untuk mendoakan Provinsi Papua, agar pembangunan di Papua bisa…

12 hours ago

Terapi Baru untuk Kanker Stadium Lanjut Kini Tersedia di Dalam Negeri

“Pendekatan CRS dan HIPEC merupakan terapi yang bersifat definitif pada kasus kanker dengan keterlibatan peritoneal.…

17 hours ago