Categories: METROPOLIS

Pemprov Dorong Implementasi MoU Lintas Batas Darat

JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, akan mendorong implementasi Memorandum of Understanding (MoU) lintas batas darat antara Indonesia-Papua Nugini atau Jayapura-Vanimo (PP), pada saat pertemuan yang akan digelar di Wewak, Provinsi East Sepik, PNG.

Pertemuannya akan dilakukan pada 4 – 5 November Tahun 2025. Dimana akan dihadiri pemerintah PNG, Indonesia dalam hal ini Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan. Wilayah yang berbatasan langsung dengan PNG.

“Dalam pertemuan tersebut, yang paling utama adalah kita mendorong untuk segera diimplementasikan MoU lintas batas darat antara Indonesia-Papua Nugini, atau Jayapura-Vanimo (PP),” terang Pj Sekda Papua, Suzana D Wanggai, Rabu (22/10).

Untuk memantapkan pertemuan yang akan digelar di Wewak, PNG. Selasa (21/10), Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja sama Provinsi Papua, menggelar rapat koordinasi persiapan BLOM RI-PNG Tahun 2025.

“Rapat tersebut untuk memantapkan agenda, dan kami sudah siap,” kata Suzana.
Adapun agenda yang akan dibahas nantinya terkait administrasi dan infrastruktur antara kedua wilayah. Untuk administrasi, yang perlu dilihat adalah tentang pelintas yang sebagian masih ada yang ilegal.

Kemudian untuk infrastruktur, Provinsi Papua sendiri sudah memiliki pos-pos lintas batas, didorong agar PNG juga memilikinya. “Kita akan dorong bagaimana meningkatkan hubungan kerja sama antara kedua negara ini,” ujarnya.

Namun yang paling penting, kata Suzana, yang didorong dalam pertemuan tersebut terkait dengan apa yang sudah dituangkan dalam MoU, agar kendaraan lintas batas negara bisa masuk. “Dalam pertemuan itu, yang paling utama adalah kita mendorong untuk segera diimplementasikan MoU-nya,” tegasnya.

Ia pun mengatakan bahwa tarif untuk lintas batas darat Jayapura-Vanimo (PP) sudah ada, dan itu ada pada ranahnya Dinas Perhubungan. “Untuk tarifnya sudah ada, tinggal kapan kita turun.

Menurut Suzana, Angkutan Lintas Batas Negara Vanimo-Jayapura (PP) merupakan suatu kerinduan bagi masyarakat setempat. Sebab, ini akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. “Ini juga akan berdampak bagi pertumbuhan perekonomian kedua negara, terutama di wilayah perbatasan,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Wali Kota: SPMB di Sekolah Negeri Gratis!

Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…

1 day ago

Tuntutan 13 Tahun Penjara Agar Ada Efek Jera

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…

1 day ago

MRP Kecewa, Tak Bisa Bertemu Bupati dan Wabup Jayapura

Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…

1 day ago

Besok, Wapres Dijadwalkan Kunjungi Asmat

Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…

2 days ago

Pemerintah Jangan Korbankan Tanah Adat

Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…

2 days ago

6 SPPG Mimika yang Dibekukan Segera Beroperasi Kembali

​Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…

2 days ago