JAYAPURA– Rendahnya penyerapan alokasi anggaran belanja daerah di Pemkot Jayapura sampai di bulan September 2023 ini, mendapat sorotan dari Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey.
Menanggapi pertanyaan Cenderwasih Pos mengenai sebab musabab lambatnya penyerapan anggaran ini, menurut Frans Pekey, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun yang paling disoroti adanya ketidakpatuhan dari pihak ketiga dalam menagih sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ada kegiatan yang meskipun sudah selesai fisiknya, tetapi penagihan terhadap realisasi keuangannya, ada yang masih tunggu sampai 100%. Padahal aturannya jelas bisa termin pertama 30%, kemudian ada cermin kedua dan termin ketiga. Tapi umumnya atau sebagian itu masih tunggu 100% dulu baru mengajukan tagihan” kata Frans Pekey belum lama ini.
Lanjut dia, hal ini yang akhirnya mempengaruhi lambatnya proses penyerapan anggaran di Pemkot Jayapura. Karena apabila para pihak ketiga ini patuh menagih sesuai aturannya, maka sudah pasti penyerapan anggaran APBD 2023 ini pasti tinggi. Namun dirinya optimis, hingga Desember nanti, semuanya terserap maksimal. Apalagi, biasanya desember ini biasanya akan ditagih sekaligus.
“Nah ini juga akhirnya mempengaruhi lambatnya proses penyerapan anggaran di pemerintah kota Jayapura. Semestinya kalau 30% , ya lakukan. Supaya percepatan realisasi anggaran di APBD baik. Jadi ada ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan yang ada. Kemudian saling menunggu dan itu sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ubah ke depannya,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui total anggaran belanja langsung kegiatan Kota Jayapura pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 690.897.013.598. Capaian realisasi fisik sebesar 78,83% dan realisasi keuangan sebesar 48,89% dengan serapan anggaran senilai Rp 337.782.772.682. Dana tersebut untuk membiayai 205 program, 322 kegiatan 751 sub kegiatan.
Dari hasil rekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan, sampai September 2023, sebanyak 13 OPD realisasi fisiknya dan di bawah 70%. (roy/tri)