

Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua Sri Utami mengakui koordinasi pengelolaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025 diketahui belum berjalan optimal. Kondisi ini menurutnya sangat berdampak pada pengawasan keamanan pangan.
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini belum berjalan maksimal.
“Kami berharap pertemuan koordinasi dapat membuka komunikasi yang selama ini belum berjalan baik. Koordinasi ini penting untuk menjamin bahan pangan yang digunakan aman dan layak konsumsi,” ucap Sri Utami di Abepura, Kamis (22/1).
Menurutnya, Dinas Pangan perlu turun langsung ke dapur MBG. Pengecekan dilakukan terhadap sarana penyimpanan, higiene dan sanitasi. Seperti freezer, kulkas dan sebagainya.
Ia menambahkan pengawasan juga mencakup bahan pangan segar. Sayur, buah, daging, dan telur perlu dipastikan aman dari bahan berbahaya. Lanjut Sri menyebut pengawasan keamanan pangan merupakan tugas dinas.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…