

Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua Sri Utami mengakui koordinasi pengelolaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025 diketahui belum berjalan optimal. Kondisi ini menurutnya sangat berdampak pada pengawasan keamanan pangan.
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini belum berjalan maksimal.
“Kami berharap pertemuan koordinasi dapat membuka komunikasi yang selama ini belum berjalan baik. Koordinasi ini penting untuk menjamin bahan pangan yang digunakan aman dan layak konsumsi,” ucap Sri Utami di Abepura, Kamis (22/1).
Menurutnya, Dinas Pangan perlu turun langsung ke dapur MBG. Pengecekan dilakukan terhadap sarana penyimpanan, higiene dan sanitasi. Seperti freezer, kulkas dan sebagainya.
Ia menambahkan pengawasan juga mencakup bahan pangan segar. Sayur, buah, daging, dan telur perlu dipastikan aman dari bahan berbahaya. Lanjut Sri menyebut pengawasan keamanan pangan merupakan tugas dinas.
Page: 1 2
Menurut Anthon, langkah itu penting agar tidak muncul korban-korban sipil lainnya akibat tuduhan sepihak yang…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan Pemerintah Kota Jayapura akan mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah peraturan…
Kasubdit I Ditresiber Polda Papua, Kompol I Wayan Laba, mengatakan kejahatan siber merupakan segala bentuk…
Menurut dia, jika konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan maka masyarakat akan memperoleh manfaat yang…
Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan hak mendasar…
Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Merauke mengamankan seorang pria berumur 44 tahun berinisial FB atas…